Ahok larang iklan rokok, tapi legalkan miras di Jakarta

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melarang perusahaan rokok memasang iklan pada media luar ruang. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar.

Ahok mengungkapkan, aturan ini akan membuat pengurangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Namun, ini tidak akan berbanding terbalik dengan kesehatan rakyat yang nilainya lebih tinggi.

"Pajak rokok itu ternyata tidak cukup untuk menolong orang sakit dengan BPJS. Jadi jangan tukar beras dengan ubi. Kelihatannya besar penghasilan dari pajak rokok kan, tapi yang sakit lebih gede. Jadi nggak usah," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/1).

Namun sikap keras terhadap rokok tak dilakukan Ahok untuk minuman beralkohol. Padahal Menteri Perdagangan sudah melarang penjualan minuman beralkohol jenis A di mini market.

Peraturan menteri ini teruang dalam Permendag nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang melarang minimarket menjual minuman beralkohol meski hanya 5 persen.

Ahok mengungkapkan, pelarangan ini dapat menyebabkan masalah baru. Sebab akan ada mafia baru yang melakukan penyelundupan minuman beralkohol ke Jakarta.

"Kami mesti lihat sejarah juga kan. Itu kalau kami lihat datanya di Amerika dulu, ketika dilarang justru terjadi lah pasar gelap. Pasar gelap lebih konyol. Dan kita tidak bisa kontrol pabrik-pabrik (minuman alkohol)," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, ketika mini market dilarang sama sekali menjual minuman beralkohol, maka konsumennya bisa saja berusaha mencari jalan lain. Sehingga dapat menyulitkan pemerintah melakukan kontrol.

"Nah kalau dibatasin 21 tahun baru boleh beli, kita tahu siapa yang beli, ini malahan turun angka kriminal seperti itu," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok berencana menemui Menteri Perdagangan Rachmat Gobel untuk mendiskusikan apakah larangan minuman beralkohol di minimarket dan hanya dijual di supermarket itu efektif dilakukan. Serta kekurangan dan kelebihannya. Padahal menurut dia, minimarket dan supermarket tidak jauh berbeda.

"Makanya itu kita mesti duduk diskusi. Mesti duduk ngomong. Kalau dia (Mendag) ngotot, kita ikut aja. Tapi sejarah akan membuktikan bahwa nanti akan terjadi penyelundup bir. Kalau jual di hotel atau apa, berapa duit? Pajaknya berapa? Nah ini orang-orang bawah ini akan mulai seperti itu. Ini sejarah loh. Saya cuma belajar dari sejarah. Diselundupin di bagasi-bagasi," tutupnya.