Ahok sarankan Jokowi buat Perppu cegah kursi pimpinan KPK kosong

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali angkat bicara soal kisruh KPK dan Polri. Jika kemarin Ahok tak sepakat pimpinan KPK diberi imunitas terhadap hukum, kali ini Ahok mengusulkan agar Jokowi membuat perppu untuk mengisi posisi pimpinan KPK.

Hal itu diungkapkannya jika ke depan pimpinan KPK selain Bambang Widjojanto juga ditetapkan Polri menjadi tersangka. Sebab, setelah Bambang, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Sementara, Wakil Ketua KPK Zulkarnain rencananya besok akan dilaporkan.

"Persoalannya nanti bagaimana kalau semua pimpinan KPK tersangka? Presiden harus buat Perppu untuk mengisi, jadi bukan imunitas tapi isi saja. Tinggal isi saja. Soal siapa, presiden lebih tahulah, apa mau mantan pimpinan KPK, mau orang yang kredibel dipercaya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (27/1).

Menurutnya, yang dilakukan Jokowi sejauh ini sudah benar. Sebab, Jokowi tidak mengintervensi hukum dalam kasus KPK vs Polri ini.

"Orang nuntut suruh SP3, ya gak bisa dong kalau suruh polisi SP3 berarti intervensi hukum. Presiden sudah benar, dia taat pada konstitusi. Presiden betul-betul ingin KPK dan Polri diperkuat. Kalau soal di dalamnya ada oknum ya dihukum. Misal Kabareskrim gak bisa buktiin, ngaco, sembarangan. Ya dicopot. Tapi kalau dia bisa buktiin benar ini.

"Kita lihat Kabareskrim kita ya, dulu dia mau nangkap Gubernur Gorontalo loh. Terus ini yang nangkap Susno Duadji. Kalau dilihat dari track record-nya berarti Kabareskrim ini oke juga. Tapi kita nggak tahu ya, itu pandangan saya. Nanti waktu akan membuktikan. Kalau dia oke berarti beliau ini berani membereskan kepolisian. Saya nggak tahu. Bagi saya konsep seperti ini harus dijalanin. Presiden sudah benar taat kepada aturan," tandasnya.

Ahok juga memuji sikap Bambang Widjojanto yang memilih mundur dari posisi wakil ketua KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Menurutnya, jika nantinya Kabareskrim Irjen Budi Waseso tak bisa membuktikan Bambang Widjojanto bersalah, jenderal polisi bintang dua itu akan digugat publik.

"Sekarang Kabareskrim menyatakan BW tersangka, nah BW sudah sangat jantan mengundurkan diri karena UU KPK menyatakan harus mundur. Tapi kalau ternyata tidak bisa membuktikan dia salah, orang akan gugat Budi Waseso. Sama juga, KPK bilag BG tersangka. Presiden sudah ngajuin jadi Kapolri, ya sudah presiden sudah bener sekarang menunda melantik apa mau diganti saya gak tahu itu haknya presiden. KPK kalau gak bisa membuktikan dia salah, orang juga akan menghukum."