Ahok sebut guru di DKI jangan berpikir tidak bisa dipecat

Merdeka.com - Kualitas pendidikan di DKI menjadi salah satu perhatian utama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Saat ini, dia tengah mengkaji pengelolaan sekolah-sekolah negeri tak lagi berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan DKI, melainkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kebijakan ini sedianya bakal diterapkan pada 2016 mendatang. Tak hanya itu, dia juga mengundang guru-guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ikut mengajar di sekolah negeri.

"Kalau sekolah dikelola BLUD, nanti kepala sekolah pun tidak harus berasal dari golongan PNS," kata Ahok di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa, (22/12).

Konsep ini, katanya, berawal dari bidang kesehatan di mana pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas di Jakarta, di mana Dinas Kesehatan DKI tak terlibat di dalamnya. Pengelolaan yang dipegang BLUD saat ini, membuat rumah sakit dan Puskesmas tidak lagi mewajibkan tenaga medis dari golongan PNS DKI.

"Setelah kami lakukan (mengalihkan pengelolaan RSUD dan Puskesmas ke BLUD), dokter, suster yang PNS, mau enggak mau jadi terpacu buat bersaing (dengan tenaga kesehatan non-PNS)," tandasnya.

Dia meyakini jika konsep yang sama dilakukan di bidang pendidikan, maka akan memacu para guru untuk lebih meningkatkan kualitas mengajar dengan guru non-PNS yang juga dihadirkan di sekolah mereka. Kendati demikian, Ahok juga mengakui tidak semua guru dari PNS DKI memiliki kualitas yang buruk.

"Memang tidak semuanya (PNS memiliki kemampuan mengajar buruk). Tapi ada yang berpikir, 'Saya PNS DKI, saya enggak mungkin dipecat'," tegas orang nomor satu DKI ini.

Mantan politikus Gerindra ini menambahkan dengan adanya konsep ini dipadu dengan gaji guru yang besar akan membuat perubahan dalam kualitas pengajaran guru di DKI Jakarta.

"Saya kira ide ini revolusionernya di situ. Jadi kami ingin ubah cara pengelolaan sekolah kami," tutupnya.

Untuk diketahui, mantan Bupati belitung Timur ini baru saja menghadiri diskusi bertajuk 'Pengelolaan Guru, Sentralisasi atau Desentralisasi?'. Selain Ahok, diskusi juga dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan, Gubernur Banten Rano Karno, dan Wali Kota Pontianak Sutarmidji.