Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok sebut Jokowi bakal keluarkan Perpres reklamasi Teluk Jakarta

Ahok sebut Jokowi bakal keluarkan Perpres reklamasi Teluk Jakarta Ahok diperiksa KPK. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Pemerintah tengah melakukan pembahasan atas tumpang tindihnya aturan terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk itu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengakomodir dengan membentuk tim bersama Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemprov DKI Jakarta.

Tim ini nantinya akan membahas adanya tumpang tindih regulasi terkait pengerukan laut di utara Jakarta. Setelah itu, akan ada aturan baru untuk memperjelas aturan main dalam reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, setelah kesepahaman terjadi, maka Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).‎ Perpres ini nantinya akan memperjelas fungsi dan tujuan masih-masih kawasan.

"Karena kan ada kelautan, ada pesisir macam-macam kan, jadi beliau (Jokowi) yang keluarkan termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Kan ada wilayah kerja pelabuhan, tentu harus diatur. Nah jadi dengan Perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan mana yang lokasi strategis nasional, nah itu semua akan diatur," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/4).

Mengenai proyek garuda, Basuki atau akrab disapa Ahok tidak dapat memastikan kapan akan direalisasikan. Namun, dia mengatakan, pembangunan tanggul raksasa di depan 17 pulau reklamasi tersebut telah mendapatkan bantuan dari Belanda dan Korea Selatan.

‎"Saya enggak tahu kapan. Itu tunggu, kan sudah dapat bantuan dari Belanda dan Korea Selatan untuk membuat FS-nya," tutupnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Warga Kolong Jembatan Pakin Penjaringan akan Direlokasi ke Rusun
Warga Kolong Jembatan Pakin Penjaringan akan Direlokasi ke Rusun

Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mau Ubah Pelabuhan Lama Makassar jadi City Centre, Ini Alasannya
Jokowi Mau Ubah Pelabuhan Lama Makassar jadi City Centre, Ini Alasannya

Jokowi mengaku untuk mewujudkan program tersebut, perlu persetujuan dari Pj Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Rencana Pemindahan Pelabuhan Barang Impor
Begini Nasib Rencana Pemindahan Pelabuhan Barang Impor

Pelabuhan barang impor lebih banyak di Pulau Jawa, yang saat ini dinilai sudah overload.

Baca Selengkapnya
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Usulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya
Aturan Diteken Jokowi: Kepala Otorita IKN Bisa Tentukan Harga Tanah di Ibu Kota Baru
Aturan Diteken Jokowi: Kepala Otorita IKN Bisa Tentukan Harga Tanah di Ibu Kota Baru

Ada dua tujuan, satu, pengelolaan Aset Dalam Penguasaan (ADP). Dua, pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Ternyata Pertamina Sewa Kantor Pusat di Gambir, Biayanya Rp328 Miliar per Tahun
Ternyata Pertamina Sewa Kantor Pusat di Gambir, Biayanya Rp328 Miliar per Tahun

Kantor ini yang menjadi kantor pusat Pertamina ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
Menteri Budi Karya Optimis IKN Bakal Jadi Simpul Baru Tol Laut ke Indonesia Timur
Menteri Budi Karya Optimis IKN Bakal Jadi Simpul Baru Tol Laut ke Indonesia Timur

Menhub berharap Nusantara bisa turut menjadi pintu gerbang pengiriman barang ke wilayah Indonesia Timur.

Baca Selengkapnya
Nama DKI Berubah Jadi DKJ Setelah Ibu Kota Pindah, Jakarta Jadi Pusat Ekonomi
Nama DKI Berubah Jadi DKJ Setelah Ibu Kota Pindah, Jakarta Jadi Pusat Ekonomi

Sri Mulyani sudah merapatkan hal ini di Istana Merdeka pada Selasa (12/9) .

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia
Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia

Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto

Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya