Follow
Ahok sebut kasus dana bansos Pramuka bukan tanggung jawab Pemprov
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pihaknya tidak bertanggung jawab dalam kasus pemberian dana bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggara 2014 dan 2015. Sebab pertanggungjawaban dana bansos berada dipenerima bukan pemberi.
Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta baru akan memberikan bansos setelah adanya pengajuan. Setelah itu melakukan seleksi mana pihak yang layak untuk menerima bantuan tersebut.
"Kalau kami hibah (bansos), hibah itu punya tanggung jawab yang menerima hibah dan auditor. Jadi bukan tanggung jawab kami (Pemprov DKI)," katanya di Hotel Santika, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Kamis (19/1).
-
Siapa yang berhak terima Bansos PKH? Bantuan ini sangat penting bagi banyak warga Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Siapa yang berhak mendapatkan bansos PKH? Penerima bantuan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, jika sampai ada penyalahgunaan dalam penggunaan dana tersebut maka bukan tanggung jawab Pemprov DKI. Sehingga kasus yang menjerat Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta Sylviana Murni tidak kaitannya dengan dirinya.
"Soal di hibah ada korupsi, itu bukan urusan kami. itu urusan yang berwenang," tutup Ahok.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnya
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca Selengkapnya
Heru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf menjelaskan bahwa program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya menggunakan APBN Tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan pilkada.
Baca Selengkapnya
Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca Selengkapnya
Ada asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca Selengkapnya
Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya