Ahok sebut Komisi III kampungan mau usut kasus Sumber Waras

Merdeka.com - Hubungan antara DPR dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanas. Hal ini dikarenakan Ahok sapaan Basuki mempertanyakan rencana pemanggilan dirinya oleh komisi III DPR RI terkait dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Ahok menilai dengan pemanggilan itu menandakan anggota dewan yang ada di Komisi III tidak mengerti UU dan hirarki. Seharusnya, dalam kasus ini, Komisi III memanggil KPK dan BPK bila ingin menanyakan perkembangan kasus itu.

"Menurut saya, panggil saya itu mereka enggak profesional. Enggak ngerti hirarki UU," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

Ahok menegaskan, terhambatnya kasus ini karena KPK belum menemukan alat bukti atas dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras itu. Alasan memanggil BPK adalah karena instansi ini lah yang melakukan audit investigasi keuangan daerah dalam pembelian lahan itu.

"Komisi III merasa itu sudah ada ketemu. Lalu yang memilih KPK siapa komisi III toh. Berarti komisi III secara logika saja, pernah DPR RI loh saya. seharusnya dia manggil KPK dong, manggil BPK," tegasnya.

"Saya harap teman-teman Komisi III, Komisi II, kerjalah yang profesional. Yang milih anggota BPK anda, yang milih KPK anda. Kalau anda bilang mereka tidak profesional, ya panggil," sambung Ahok.

Ahok menjelaskan, pemanggilan dirinya akan percuma. Sebab dia tidak bisa memaparkan hasil audit investigasi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh BPK. Sehingga, Komisi III harus memanggil KPK dan BPK untuk memaparkan hasil audit jika ingin ada kejelasan.

"Kalau manggil saya, saya enggak boleh buka auditnya BPK. Kalau saya buka, nanti orang-orang pinter tadi bilang, 'eh anda pidana'. Karena membuka hasil investigasi audit. Ini mah namanya kampungan Komisi III," pungkasnya geram.