Ahok sindir plt soal anggaran Bamus Betawi: KUAPPAS dibongkar habis

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menganggarkan dana hibah untuk Bamus Betawi pada APBD Perubahan (APBDP) 2016 dan APBD DKI 2017. Sebelumnya, Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak ingin memberikan dana hibah kepada Bamus Betawi.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan dirinya sudah menyusun Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara‎ (KUAPPAS). Namun sayangnya, rancangan tersebut dibongkar oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

"Kalau KUAPPAS kan dibongkar habis dari Plt. KUAPPAS yang saya susun, dibongkar habis, disusun ulang dengan struktur yang baru," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Pada tahun anggaran 2016, Bamus Betawi mendapat kucuran Rp 2,5 miliar. Sedangkan pada tahun depan mereka mendapatkan kucuran dana Rp 5 miliar.

Meski demikian dia tak mau menanggapi berlebihan. Alasannya, masih menunggu hasil judicial review Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Salah satu point yang diajukan dalam pasal itu adalah, pembahasan anggaran hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Daerah, bukan Plt.

"Saya lagi tunggu MK, boleh enggak Plt menyusun KUAPPAS APBD, karena menurut saya UUD 45 gak boleh," tutup Ahok.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKIJakarta, Sumarsono telah menganggarkan dana hibah untuk Bamus Betawi pada APBD Perubahan (APBDP) 2016 dan APBD DKI 2017. Sebelumnya, Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak ingin memberikan dana hibah kepada Bamus Betawi.

"Ganti pemimpin kan ganti style. Saya rasa siapapun pemimpin Jakarta, tidak bisa lepas dari budaya Betawi," kata Sumarsono di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Selasa (22/11).

Sumarsono mengungkapkan bahwa dana hibah untuk Bamus Betawi tidak bisa dihentikan karena menyangkut kebudayaan yang menjadi sejarah di DKI Jakarta. Sumarsono menilai jika ada masalah dengan Bamus Betawi, permasalahan itu diselesaikan dengan cara dialog dan mencari solusi bersama bukan dengan cara menghentikan dana hibah.

"Jadi mohon maaf, ini saya teruskan, tahun ini dapat Rp 2,5 miliar," tegasnya.

Kepastian soal dana hibah yang akan diterima Bamus Betawi di sampaikan ketika Sumarsono mengunjungi perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Di sana, dia bertemu dengan Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Supli Ali, Ketua Bamus Betawi Zainudin, dan tokoh Betawi lainnya.