Follow
AHY: SBY Ingin Pemerintah Tangani Situasi Pasca Pemilu Secara Damai
Merdeka.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan pemerintah menangani situasi nasional pasca pengumuman perolehan suara pemilihan presiden dan legislatif 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara damai. Ini disampaikan Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5).
"Harapan dari SBY dan semuanya bahwa pemerintah dan negara dapat menangani situasi pasca pengumuman KPu secara damai," kata AHY.
Mantan Komandan Kompi (Danki) di Yonif Linud 305/Tengkorak ini melanjutkan, penanganan situasi nasional harus menggunakan pendekatan yang tepat. Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan semua pihak serta menegakkan hukum yang berkeadilan.
-
Mengapa perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan? Penyelesaian perselisihan pemilu menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kelegitan hasil pemilihan, serta untuk mendukung kepercayaan publik terhadap sistem demokratis.
-
Bagaimana AHY mau revisi UU Pemilu? AHY meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk mendorong revisi UU Pemilu.
-
Kenapa AHY mau revisi UU Pemilu? AHY berpesan supaya revisi UU Pemilu diprioritaskan dibanding undang-undang lainnya. 'Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi nanti kalau sudah tenang semuanya, bersama teman teman fraksi DPR RI ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain bicarakan ini dulu,' ujar AHY.
-
Siapa yang setuju dengan AHY? Menteri ATR/BPN ini mengaku sudah berbicara dengan capres Prabowo Subianto yang memiliki kekhawatiran yang sama. Menurutnya, jika kemiskinan dipertahankan, maka jual beli suara semakin merajalela. 'Kalau kemiskinan dipertahankan, politik vote buying akan merajalela. Jadi ini perlu jadi atensi kita bersama, dan saya telah berbicara intens dengan Pak Prabowo Subianto yang setuju beliau sangat setuju karena beliau juga merasakan hal yang sama dan Gerindra mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Artinya di luar ekspektasi yang telah ditargetkan sebelumnya,' pungkasnya.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Siapa yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu? Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (LPPHP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu di Indonesia.
"Harus dihadirkan solusi atau pendekatan tepat atau tersedia ruang dialog. Solusi politik hukum dan tentu ada pendekatan keamanan," ujarnya.
"Kita berharap penanganan dilakukan baik. Sebisa mungkin terhindar dari segala korban yang tidak diperlukan," imbuhnya.
Bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan perolehan suara pemilihan presiden dan legislatif 2019, AHY menyarankan untuk menempuh langkah konstitusional. Langkah tersebut dianggap sangat tepat untuk menghindari adanya pertikaian di lingkungan masyarakat.
"Mudah-mudahan kita masyarakat terhindar dari segala polemik yang diperburuk dengan aksi-aksi tidak konstitusional," kata dia.
Aksi penolakan terhadap hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU terjadi sejak Selasa (21/5) kemarin hingga siang ini. Sejumlah titik di Jakarta menjadi sasaran amukan massa.
KPU mengumumkan hasil perolehan suara pemilihan presiden dan legislatif 2019 pada Senin (21/5) dini hari, setelah merampungkan rekapitulasi suara di 34 provinsi.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno hanya mendulang 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.
Jokowi-Ma'ruf Amin unggul di 21 provinsi dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno unggul di 13 provinsi.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut AHY, pertempuran politik menyisakan orang kecewa dan marah
Baca Selengkapnya
Menurut Hadi, PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Penyelesaian dengan cara kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan.
Baca Selengkapnya
AHY berharap hasil Pilkada ini mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang dapat merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Menurut AHY, Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga perlu kolaborasi bersama dalam lima tahun ke depan.
Baca Selengkapnya
PBNU tidak melihat adanya potensi-potensi masalah yang berarti selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dia mengharapkan masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam memberikan suara karena hak demokrasi dalam negara dijamin oleh konstitusi.
Baca Selengkapnya
SBY mengatakan, menjaga demokrasi itu penuh tantangan. Maka untuk menjaga demokrasi tersebut diperlukan perjuangan.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan kekecewaan segelintir pihak hasil Pilpres 2024 telah diputuskan MK jangan sampai mengecewakan mayoritas rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Susilo Bambang Yudhoyono merespons soal kritikan yang disampaikan kalangan akademisi terkait demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca Selengkapnya
AHY menilai, keputusan MK menghadirkan sebuah keadilan.
Baca Selengkapnya