Airlangga jadi Ketum, Golkar buka peluang cabut dukungan Pansus Angket KPK
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memiliki visi membawa perubahan bagi Golkar. Salah satunya berkomitmen menjadikan Golkar partai yang bersih agar kepercayaan publik kembali pulih.
Di satu sisi, Fraksi Partai Golkar di DPR mendukung Pansus Angket KPK. Pansus Angket ini sejak awal menuai pro kontra karena dinilai dapat melemahkan fungsi KPK dalam memerangi KKN di negara ini.
Terkait kemungkinan pencabutan dukungan terhadap Pansus Angket KPK, Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan akan berkonsultasi dan menyesuaikan dengan kebijakan partai.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
"Mekanisme itu kan dua kali masa sidang. Ini sudah terlewati masa sidang dan tentu nanti akan berkoordinasi dengan Ketum apabila nanti hal-hal itu sudah dirasakan nanti akan kita cabut saja. Kita hentikan untuk hak angket pansus itu," jelasnya, Rabu (20/12).
Nama Aziz Syamsuddin juga digadang-gadang akan menggantikan posisi mantan Ketum Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Namun dikhawatirkan dia tak bisa berakselerasi dengan program Jokowi, terkait ini dia mengatakan saat menjabat Ketua Badan Anggaran, dirinya telah menjalin kerjasama dengan Menteri Keuangan terkait program pemerintah.
"Dan selama saya menjadi Ketua Badan Anggaran berjalan baik dan tidak ada hal-hal yang bisa dikonfirmasi oleh Ibu Menkeu dan program-program pemerintah kita melakukan akselerasi dengan partai-partai yang ada, 10 fraksi yang ada di dalam Banggar dan Alhamdulillah berjalan lancar," ujarnya.
Sebagai kader partai, Aziz menegaskan telah berkomitmen mendukung Jokowi sebagai Presiden dua periode.
"Saya juga berkomitmen sebagai kader partai untuk membantu melancarkan program Bapak Presiden dan turut mensukseskan bagaimana pemenangan Pileg dan Bapak Jokowi untuk periode kedua di tahun 2019," jelasnya.
Dengan Airlangga menjadi ketua umum, posisi Korbid Perekonomian DPP Partai Golkar saat ini kosong. Aziz mengaku jika diminta mengisi posisi itu akan menerima karena sesuai bidangnya.
Pengalamannya sebagai Ketua Banggar DPR selama 1,5 tahun menurutnya sesuai dengan posisi itu. Namun dia mengatakan belum ada pembicaraan terkait itu. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaDPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar solid dan tengah fokus merebut kemenangan baik pilpres maupun pileg dan pilkada di 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaHak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaGanjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaKepemimpinan Airlangga diguncang melalui desakan Munaslub. Luhut didukung untuk maju di pemilihan Ketum.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, jika pihak yang menggulirkan isu Munaslub tidak masuk dalam internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDewan Partai Golkar Solid Dukung Kepemimpinan Airlangga Hartarto
Baca Selengkapnya