Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

AJI: Regulasi Indonesia kurang mendukung kebebasan pers

AJI: Regulasi Indonesia kurang mendukung kebebasan pers Konferensi Pers AJI. ©2018 Liputan6.com/Radityo

Merdeka.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan hak kebebasan pers di Indonesia masih jauh panggang dari api. Beberapa kasus di antaranya, seperti pengusiran jurnalis BBC di Papua, dan aksi massa yang melakukan demonstrasi di kantor redaksi Tempo.

"Jadi kita menyatakan regulasi Indonesia dianggap kurang mendukung kebebasan pers," kata Ketua AJI Abdul Manan dalam diskusi Hari Kebebasan Pers Sedunia di Kafe Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/5).

Padahal, lanjut Manan, Dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa pemberitaan, hal itu dapat dilakukan melalui permintaan hak jawab atau klarifikasi atau melaporkan kepada Dewan Pers. Bukan dengan cara mengerahkan massa.

Orang lain juga bertanya?

"Nanti Dewan Pers yang akan menilai dan memberikan rekomendasi terkait laporan itu. Jadi pada dua kasus itu, hal tersebut (harusnya) tidak terjadi. Dengan aksi massa, media dipaksa meminta maaf untuk karya jurnalistik yang telah terpublikasi," kritik dia.

Data dimiliki AJI, sepanjang periode Mei 2017 sampai Mei 2018, kasus pengekangan terhadap kebebasan pers jumlahnya mencapai 75 kasus, dengan pelaku pengekang didominasi oleh polisi mencapai 24 kasus.

"Jadi Polisi sebagai musuh kebebasan pers Indonesia di tahun 2018 karena menjadi pelaku kekerasan terbanyak dalam kurun waktu Mei 2017 hingga Mei 2018," Manan menambahkan.

Berikut data dipaparkan AJI, Mei 2017-Mei 2018:

Mei 2017: 10 kasusJuni 2017: 3 kasusJuli 2017: 2 kasusAgustus 2017: 3 kasusSeptember 2017: 5 kasusOktober 2017: 9 kasusNovember 2017: 5 kasusDesember 2017: 5 kasus

Januari 2018: 6 kasusFebruari 2018: 13 kasusMaret 2018: 8 kasusApril 2018: 5 kasusMei 2018: 1 kasus

Data Oknum pengekang kebebasan pers, Mei 2017-Mei 2018:

Advokat: 1 kasus, akademisi 1 kasus, aparat pemerintah: 1 kasus, dprd: 1 kasus, ormas: 8 kasus, pejabat pemerintah: 16 kasus, pelajar: 1 kasus, polisi: 24 kasus, satpol PP: 5 kasus, tidak dikenal: 3 kasus, TNI: 6 kasus, warga: 8 kasus.

Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Baca Selengkapnya
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran

Polemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan

Baca Selengkapnya
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Baca Selengkapnya
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tolak Revisi UU Penyiaran, Organisasi Pers Gabungan Geruduk Gedung Parlemen
FOTO: Tolak Revisi UU Penyiaran, Organisasi Pers Gabungan Geruduk Gedung Parlemen

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.

Baca Selengkapnya
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Baca Selengkapnya
Bertemu Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Perkembangan Regulasi 'Publisher Rights' di Indonesia
Bertemu Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Perkembangan Regulasi 'Publisher Rights' di Indonesia

Tanpa adanya regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif dari berita atau konten yang diambil oleh platform digital.

Baca Selengkapnya