Ajukan justice collaborator, eks pejabat Bakamla ungkap peran ALi Fahmi

Merdeka.com - Terdakwa penerima suap atas pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Nofel Hasan mengajukan justice collaborator kepada majelis hakim. Nofel ingin mengungkap peran Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dalam kasus suap tersebut.

Kuasa hukum Nofel, Choirul Huda menjelaskan alasan pengajuan justice collaborator karena dalam pembahasan pengadaan alat satelit monitoring tersebut, Ali cukup berperan aktif. Bahkan Ali yang menawarkan Fahmi untuk ikut serta dalam lelang tender tersebut dengan kompensasi memberi jatah fee 15 persen dari nilai proyek. Ali merupakan staf dari Stafsus perencanaan Kabakamla, Arie Soedewo.

Terlebih lagi, ujar Choirul, hingga saat ini Ali belum pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik KPK.

"Ali Fahmi yang masih buron, lebih berkomunikasi karena kalau pas penyidikan dia ada peran dan lebih bnyak berkomunikasi," ujar Choirul, Rabu (3/1).

Sementara itu, Nofel pun enggan mengomentari lebih lanjut alasan pribadinya mengajukan justice collaborator. Dengan raut wajah sedih sedikit memerah, Nofel bergegas pergi meninggalkan ruang sidang.

Sikap Nofel berbeda saat mengajukan justice collaborator di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Diah Siti Basaria.

"Saya dan kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi tapi kami menyerahkan surat justice collaborator," ucap Nofel.

Seperti diketahui, Nofel didakwa menerima suap dari Fahmi Darmawansyah, suami aktris Inneke Koesherawati sekaligus komisaris PT Melati Techonofo Indonesia, sebesar SGD 104.500 atas pengadaan alat satelit monitor di Bakamla serta membuka tanda bintang untuk anggaran drone.

Sementara itu, terkait kasus ini dua orang telah menjadi terpidana yakni Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla; Eko Susilo Hadi dan Fahmi Darmawansyah.

Eko divonis 4 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp 200 juta atas penerimaan suap dari Fahmi sebesar Rp 2 miliar terkait pengadaan alat tersebut. Sementara Fahmi divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

Di pihak militer, LaksmaTNI Bambang Udoyo juga telah dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Tinggi Militer, Cakung, Jakarta Timur. Bambang juga dipecat dari kedinasannya di TNI Angkatan Laut.

Bambang didakwa menerima suap dari Fahmi sebesar SGD 105.000.

Sementara Hardy Stefanus, staf dari Stafsus Ali Fahmi, dan pegawai Fahmi, Muhammad Adami Okta, kini sudah bebas bersyarat.