Ajukan nama Komjen Budi, Kompolnas & intelijen tak profesional

Merdeka.com - Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/1), Budi diduga memiliki rekening gendut dari penerimaan hadiah atau janji saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri periode 2004-2006. Penetapan status tersangka Budi saat di sebut-sebut bakal menjadi Kapolri membuktikan adanya kelemahan dari Presiden Jokowi maupun pihak lainnya.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahudin mengungkapkan ada beberapa hal yang menjelaskan lemahnya proses pemilihan Kapolri. Menurutnya, lemahnya sumber informasi di lingkungan Presiden membuat Jokowi tidak mendapat informasi yang lengkap dalam mengambil kebijakan.

"Para pembantu dan bawahan Presiden tidak menyuplai informasi track record calon Kapolri dengan baik, analisis informasi di lingkungan Presiden mandul," Kata Said saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Selasa (13/1).

Selain itu, Ia mengatakan analisis Jokowi sebagai seorang Presiden tidak baik. Pasalnya, seorang pemimpin negara semestinya memiliki kemampuan mengambil keputusan dan kebijakan untuk negaranya.

Tak hanya mengkritisi sikap Jokowi dalam memutuskan Budi sebagai calon tunggal Kapolri, Kompolnas dan Intelijen negara pun dinilai sebagai pihak yang mengusulkan nama Budi Gunawan tidak bekerja secara profesional. Sebab, seharusnya pihak Kompolnas melakukan kajian terkait sosok seorang calon Kapolri itu sendiri.

"Salah satu fungsi intelijen itu kan untuk menghimpun data dan informasi, menganalisisnya, lalu kemudian melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Said berharap atas penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka Jokowi menghentikan pencalonan Budi sebagai Kapolri. Ia menilai sebaiknya terkait pemilihan Kapolri melibatkan lembaga lainnya.

"Harus ada proses seleksi ulang untuk pengisian Calon Kapolri, dalam proses seleksi ulang itu sebaiknya Kompolnas tidak lagi dibiarkan bekerja sendirian. Lembaga itu harus bekerja lebih transparan agar bisa dimonitor secara ketat oleh publik," tandasnya.