Akademisi dan politisi minta pembahasan RUU KUHP ditunda
Merdeka.com - Menanggapi rancangan KUHP yang sempat menjadi bahasan di DPR RI, Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan KPK dan ICW menyelenggarakan diskusi "Prospek Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca-Pemilu 2014" dan Peluncuran Buku Anotasi Delik Korupsi dan delik lainnya yang berkaitan dengan delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di balai Senat UGM, Rabu (20/08).
Menurut guru besar hukum pidana UGM, Edwar OS Hiariej, rancangan UU KUHP yang diajukan mengancam keberadaan KPK dan sekaligus mereduksi kejahatan korupsi sebagai kejahatan extraordinary menjadi pidana biasa.
"Secara internasional korupsi itu masuk dalam yang namanya extraordinary crime, kejahatan khusus, yang menjangkit semua negara dan sangat berbahaya," kata Edward saat menjadi pembicara dalam diskusi.
-
Kenapa Ketua KPU diberhentikan? Dalam sidang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada hari ini, Rabu (3/7), Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai Ketua KPU RI.'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Bagaimana Ketua KPU diberhentikan? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Lebih lanjut, secara politis bisa dilihat ada upaya pelemahan terhadap KPK sebagai lembaga yang selama ini cukup terbukti efektif memberantas korupsi. "Efeknya kalau ini masuk KUHP, maka KPK tidak lagi perlu ada, nanti semua di kepolisian dan di kejaksaan," ujarnya.
Karena itu, Edward meminta kepada DPR untuk menghentikan pembahasan RUU KUHP terlebih dahulu dan mempelajari lebih dalam soal KUHP.
"Semangatnya pembaruan KUHP ini bagus, kita ingin punya undang-undang bikinan sendiri, bukan warisan kolonial, tapi ada urgensi dan kondisi politik yang harus kita cegah. Jangan sampai RUU tersebut hanya menjadi alat politik," ujarnya.
Sementara itu, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan melihat kondisi politik yang seperti ini sebaiknya RUU KUHP ditunda terlebih dahulu. Menurut dia, kondisi di mana dalam pemilihan legislatif tidak ada partai yang dominan, besar potensi politik transaksional.
"Syaratnya perubahan undang-undang, bangsa itu mengalami true event. True event itu momen besar, seperti UUD lahir, kondisi terjajah menjadi merdeka. Dalam kondisi mendesak UUD itu harus ada. Soal KUHP tidak seperti UUD, harus kita pikirkan dengan baik sebelum semuanya justru menjadi semakin kacau," ujarnya. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaKonsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.
Baca SelengkapnyaKPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaDia menilai, masih sangat cukup waktu untuk membahas rancangan PKPU ini dalam forum RDP.
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.
Baca Selengkapnya