Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Akademisi dan politisi minta pembahasan RUU KUHP ditunda

Akademisi dan politisi minta pembahasan RUU KUHP ditunda Ilustrasi DPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Menanggapi rancangan KUHP yang sempat menjadi bahasan di DPR RI, Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan KPK dan ICW menyelenggarakan diskusi "Prospek Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca-Pemilu 2014" dan Peluncuran Buku Anotasi Delik Korupsi dan delik lainnya yang berkaitan dengan delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di balai Senat UGM, Rabu (20/08).

Menurut guru besar hukum pidana UGM, Edwar OS Hiariej, rancangan UU KUHP yang diajukan mengancam keberadaan KPK dan sekaligus mereduksi kejahatan korupsi sebagai kejahatan extraordinary menjadi pidana biasa.

"Secara internasional korupsi itu masuk dalam yang namanya extraordinary crime, kejahatan khusus, yang menjangkit semua negara dan sangat berbahaya," kata Edward saat menjadi pembicara dalam diskusi.

Orang lain juga bertanya?

Lebih lanjut, secara politis bisa dilihat ada upaya pelemahan terhadap KPK sebagai lembaga yang selama ini cukup terbukti efektif memberantas korupsi. "Efeknya kalau ini masuk KUHP, maka KPK tidak lagi perlu ada, nanti semua di kepolisian dan di kejaksaan," ujarnya.

Karena itu, Edward meminta kepada DPR untuk menghentikan pembahasan RUU KUHP terlebih dahulu dan mempelajari lebih dalam soal KUHP.

"Semangatnya pembaruan KUHP ini bagus, kita ingin punya undang-undang bikinan sendiri, bukan warisan kolonial, tapi ada urgensi dan kondisi politik yang harus kita cegah. Jangan sampai RUU tersebut hanya menjadi alat politik," ujarnya.

Sementara itu, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan melihat kondisi politik yang seperti ini sebaiknya RUU KUHP ditunda terlebih dahulu. Menurut dia, kondisi di mana dalam pemilihan legislatif tidak ada partai yang dominan, besar potensi politik transaksional.

"Syaratnya perubahan undang-undang, bangsa itu mengalami true event. True event itu momen besar, seperti UUD lahir, kondisi terjajah menjadi merdeka. Dalam kondisi mendesak UUD itu harus ada. Soal KUHP tidak seperti UUD, harus kita pikirkan dengan baik sebelum semuanya justru menjadi semakin kacau," ujarnya. (mdk/mtf)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu

KPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

Baca Selengkapnya
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Baca Selengkapnya
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR

Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.

Baca Selengkapnya
KPU akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Tak Lapor Dana Kampanye, Ini Alasannya
KPU akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Tak Lapor Dana Kampanye, Ini Alasannya

KPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPU Minta Persetujuan Tertulis untuk Ubah PKPU, Anggota Komisi II: Bisa Timbul Kecurigaan
KPU Minta Persetujuan Tertulis untuk Ubah PKPU, Anggota Komisi II: Bisa Timbul Kecurigaan

Dia menilai, masih sangat cukup waktu untuk membahas rancangan PKPU ini dalam forum RDP.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya