Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Akan Dipanggil Polisi Terkait Alih Fungsi Hutan, Wagub Sumut Siap Ikuti Aturan Hukum

Akan Dipanggil Polisi Terkait Alih Fungsi Hutan, Wagub Sumut Siap Ikuti Aturan Hukum Musa Rajekshah, cawagub Sumatera Utara dan sepupu Raline Shah. © Instagram.com/ralineshah+ijeck09/sjw

Merdeka.com - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah buka suara soal kasus alih fungsi lahan hutan di Langkat yang melibatkan perusahaan keluarganya, PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM). Orang nomor dua di Pemprov Sumut ini menyatakan kasus itu adalah masalah perusahaan, namun dia tetap siap mengikuti aturan hukum.

"Gini, saya ini sebagai wakil gubernur. Saya nggak bisa bicara mengenai itu, tanyakan ke PT-nya (PT ALAM) saja langsung. Kan ini cerita perusahaan bukan cerita keluarga," ucap Musa di Medan, Kamis (31/1).

Pria yang akrab disapa dengan Ijeck ini mengaku pernah mengurusi PT ALAM. Namun, dia lupa kapan melepaskan jabatan di perusahaan itu. "Sudah lama, sekarang sudah enggak jadi pejabat (PT ALAM)," ujarnya.

Begitupun, Musa menyatakan tetap berkomitmen untuk tetap mengikuti aturan hukum. Sejauh ini dia mengaku belum pernah dipanggil Polda Sumut terkait kasus itu.

Pada kesempatan itu, Musa Rajekshah sempat mempertanyakan penerapan aturan terkait alih fungsi hutan itu. Menurutnya, aturan harus berlaku untuk semua pihak, tidak hanya PT ALAM.

"Semua kan ada aturan hukumnya. Kalau memang menurut Dinas Kehutanan seperti apa, tanyakan. Kalaulah memang seperti itu, apakah sudah bisa diterapkan. Kalau bisa diterapkan juga, kan di lokasi sana kan banyak pekebun, tidak hanya PT ALAM, banyak juga masyarakat. Kalau memang (aturan) itu mau diberlakukan secara hukum, yang meratalah semuanya, kenapa mestinya muncul satu perusahaan saja, coba tanyakan Dinas Kehutanan saja," tegasnya.

Seperti diberitakan, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut segera memanggil Musa Rajekshah terkait kasus alih fungsi hutan di Langkat itu.

"Yang jelas kita akan lakukan pemanggilan, apabila pemanggilan pertama tidak hadir, tentunya ditidaklanjuti dengan pemanggilan kedua, cuma kapannya kita akan lihat kesediaan waktu kepada penyidik," kata Kombes Pol Ronny Samtana, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kamis (31/1).

Dalam kasus pelanggaran alih fungsi lahan hutan ini, penyidik telah menetapkan Musa Idishah alias Dodi, yang merupakan adik dari Musa Rajekshah, sebagai tersangka. Ketua Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sumut ini merupakan pemilik saham sekaligus direktur dari PT ALAM, yang dikenal sebagai perusahaan keluarganya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat  Rusak Hutan Demi Lahan Sawit
Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Rusak Hutan Demi Lahan Sawit

SR melakukan perambahan hutan konservasi guna menanam kelapa sawit. Untuk memuluskan aksinya tersebut, SR meminta persetujuan kepada tersangka AA.

Baca Selengkapnya
Menhut Raja Juli Bertemu Jaksa Agung, Siap Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan
Menhut Raja Juli Bertemu Jaksa Agung, Siap Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan

Fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk kesejahteraan, dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Ini Kata Wapres Ma'ruf Amin Terkait Penolakan Alih Fungsi Hutan Adat hingga Viral Tagar 'All Eyes On Papua'
Ini Kata Wapres Ma'ruf Amin Terkait Penolakan Alih Fungsi Hutan Adat hingga Viral Tagar 'All Eyes On Papua'

Tagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.

Baca Selengkapnya
Rambah Hutan di Rohil, Operator Alat Berat Ditangkap sedangkan Pengusaha Masih Bebas
Rambah Hutan di Rohil, Operator Alat Berat Ditangkap sedangkan Pengusaha Masih Bebas

Polisi menangkap operator alat berat bernama Hasidin (40), karena merambah hutan di Rokan Hilir (Rohil). Namun, pengusaha yang memerintahkannya masih bebas.

Baca Selengkapnya
All Eyes on Papua, AHY Janjikan Regulasi yang Bisa Selesaikan Konfliknya
All Eyes on Papua, AHY Janjikan Regulasi yang Bisa Selesaikan Konfliknya

Penyelesaian konflik akan berdasarkan ketentuan dan ketetapan mengedepankan pendekatan humanis.

Baca Selengkapnya
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK

Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Baca Selengkapnya
Menteri Kehutanan Gandeng BPKP Tuntaskan Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
Menteri Kehutanan Gandeng BPKP Tuntaskan Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Raja Juli Antoni mengaku mendapat banyak masukan, data dan brief dari Kepala BPKP.

Baca Selengkapnya
Kejati Sumut Tahan Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Tersangka Korupsi Pembukaan Lahan Hutan
Kejati Sumut Tahan Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Tersangka Korupsi Pembukaan Lahan Hutan

Kejati Sumut menahan mantan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, Jumat (18/8). Dia ditahan sebagai tersangka korupsi pembukaan lahan hutan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Geledah Kementerian LHK Terkait Kasus Dugaan Penguasaan Lahan Sawit
Kejagung Geledah Kementerian LHK Terkait Kasus Dugaan Penguasaan Lahan Sawit

Saat ini penyidik sedang fokus melakukan analisis terhadap barang bukti.

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya