Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Akom yakin revisi UU Pilkada selesai sesuai target

Akom yakin revisi UU Pilkada selesai sesuai target Ketua DPR Ade Komarudin. ©2016 merdeka.com/dieqy hasbi widhana

Merdeka.com - Komisi II DPR masih memproses revisi Undang-undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Salah satu klausul yang dibahas adalah memperberat syarat pengajuan calon independen di Pilkada.

Ketua DPR Ade Komarudin alias Akom yakin revisi UU Pilkada akan lebih dulu selesai. Padahal Pilkada akan digelar awal tahun depan namun

"Enggak (mepet) DPR ini apa sih yang enggak bisa diselesaikan. Kalau sudah dikejar target, yang namanya rapat Banggar itu, biasanya itu enggak tidur semalaman dan kemudian besoknya itu dia sampaikan. Memang begitu DPR," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Selasa (15/3).

Orang lain juga bertanya?

Politikus Golkar ini juga mengungkapkan bahwa ada berbagai kebijakannya untuk mempercepat proses legislasi. Beberapa di antaranya, yaitu memangkas masa reses dan melarang kunjungan luar negeri.

"Reses juga karena reses itu kan tugas di luar kantor. Bukan hanya kunjungan kerja, jadi mereka juga melakukan rapat-rapat di luar. Pasti mereka juga melakukan pendalaman itu. Apalagi, sekarang kan kita resesnya hanya 17 (hari) ya. Gak masalah," tuturnya.

Akom juga tidak khawatir UU Pilkada tak kunjung selesai digodok DPR karena lemahnya komunikasi dengan eksekutif. Sebab, selama jadi ketua DPR, Akom mengklaim komunikasi dengan pemerintah berlangsung lancar.

"Selama ini komunikasi baik. Saya tidak ada merasakan sebuah kendala komunikasi dengan pemerintah. Semuanya berjalan, kalau masalah semua bersama-sama dihadapi bersama dan komunikasi berlangsung dengan baik, saya yakin masalah itu bisa terselesaikan," ujarnya.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024
Politikus PDIP Usul Pilkada Dipercepat, Bareng dengan Pilpres 2024

Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari

Baca Selengkapnya
Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet
Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Baca Selengkapnya
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama

Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut Pengesahan RUU DKJ Sebelum Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta, Apa Urgensinya?
DPR Kebut Pengesahan RUU DKJ Sebelum Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta, Apa Urgensinya?

DPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?

Baca Selengkapnya