Aksi kubu Prabowo minta pelantikan Jokowi ditunda

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi ( MK ) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo - Hatta . Hal utama yang menjadi pertimbangan MK lantaran tidak adanya bukti konkret yang menguatkan gugatan tersebut.

Dengan begitu, keputusan MK juga bermakna menguatkan posisi Jokowi - JK sebagai pemenang Pemilu 2014.

Bagi kubu Prabowo , perjuangan di MK belum final. Meski secara konstitusional, keputusan MK adalah final dan mengikat dari penyelesaian sengketa pemilu.

Ke PTUN

Kuasa hukum Prabowo-Hatta, Habiburrokhman tidak puas dengan hasil putusan MK. Rencananya, kubu Prabowo akan ke PTUN untuk menggugat SK 535 KPU, karena memuat DPT yang berbeda dengan SK 477 KPU soal DPT.

Minta DPR tunda pelantikan

Koalisi Pengacara Masyarakat mengajukan permohonan kepada DPR dan MPR untuk menunda pelantikan Jokowi dan JK, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka mereka beralasan, Jokowi-JK masih dalam sengketa (status quo), sebagaimana telah terdaftar dalam perkara perdata no: 387/ PDT/i2014/PN.JKT.PST pada 14 Agustus 2014 di Pengadilan Jakarta Pusat. "Jadi kehadiran kami ke Gedung DPR dengan tujuan menyampaikan surat kami yang ditujukan kepada yang mulia Ketua MPR, yang mulai Presiden, yang mulia Ketua DPR RI, dan ketua komisi 2 dan komisi 3 DPR," kata perwakilan Koalisi Pengacara Masyarakat, Alamsyah Hanafiah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/8). Alamsyah menjelaskan, pihak yang diperkarakan dalam gugatan ini yakni KPU selaku tergugat, Jokowi selaku turut tergugat I, Jusuf Kalla selaku turut tergugat II dan KPU Provinsi DKI Jakarta selaku turut tergugat III.

Tuding Jokowi otoriter

Ali Mochtar Ngabalin tetap tak terima jika Jokowi - JK jadi presiden. Dia yakin bahwa tuhan tidak tidur dan melihat ketidakadilan di Indonesia. Ali juga menuding, Jokowi-JK adalah manusia otoriter. Dia menyerukan kepada 67 juta pendukung Prabowo-Hatta untuk selalu setia dan tetap mendukung. "Jokowi dan Jusuf Kalla manusia otoriter, mari kita menggunakan kekuatan 67 juta rakyat Indonesia menjadi penguatan seimbang," katanya dalam diskusi Koalisi Kebangsaan di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Bentuk pansus kecurangan pilpres

Ketua DPP PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan parpol koalisi Merah Putih di DPR akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dugaan kecurangan pilpres. "Saya dengar minggu depan digulirkan," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/8). Dia mengatakan, koalisi Merah Putih sedang mengkaji dasar-dasar dibentuknya Pansus kecurangan pilpres di DPR. Namun, dia belum bisa mengungkap siapa inisiatornya.

Progres 98 desak KPK periksa Jokowi

Ketua Progres 98 Faizal Assegaf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka kepada publik, jangan tebang pilih untuk mengusut kasus korupsi. Mereka menuntut KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi Gubernur DKI Jakarta Jokowi, yang hingga saat ini belum diproses oleh KPK. "Kita ingin komisioner KPK terbuka kepada publik, kasus yang kita ajukan tak ditangani, jangan pilih kasih," katanya dalam diskusi Koalisi Kebangsaan di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Jumat (22/8). Faizal juga kembali serukan kepada publik untuk ikut aksi menginap di KPK, sebagai upaya desakan pada KPK mengusut korupsi Jokowi.