Aktivis 98 Minta Kasus HAM Orde Baru Tak Dilupakan

Merdeka.com - Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan investigasi untuk kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Namun, dia meminta publik tidak melupakan pelanggaran HAM di era Orde Baru.

"Berakhirnya era Orde Baru dua dekade lalu tak serta merta membuat kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa itu tuntas atau bisa dilupakan begitu saja," katanya, Selasa (15/1).

Aktivis 98 ini kesal karena korban tak mendapatkan keadilan. Menurutnya, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus yang terjadi menjelang jatuhnya rezim otoriter Soeharto justru membuat pelakunya eksis di dunia politik nasional hingga saat ini.

"Pada tahun 1997-1998, tercatat beberapa peristiwa yang melukai nilai-nilai kemanusiaan yang oleh Komnas HAM dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat seperti penculikan aktivis periode 1997/1998 yang dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus," jelasnya.

"Kemudian penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan korban tercatat sedikitnya 1.200 jiwa dan penembakan mahasiswa dalam Tragedi Semanggi jilid I dan II," tambah Hari.

Dia menjelaskan, penculikan aktivis saat itu dilakukan untuk membungkam gerakan reformasi yang semakin membesar. "Tim Mawar dari Kopassus melakukan serangkaian penghilangan paksa atas perintah dari Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Danjen Kopassus," tegasnya.

"Tragedi Trisakti yang merenggut korban jiwa empat mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi demonstrasi, yakni Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie dan Heri Hartanto. Empat putra pertiwi gugur," tutup Hari.