Aktivis dan politisi ini diskak TNI AU gara-gara asal ngomong

Merdeka.com - Tak selamanya diam itu emas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap kali menjadi sasaran komentar negatif dari pelbagai pihak, entah itu politikus maupun aktivis. Guna meluruskan pernyataan yang cenderung fitnah, TNI Angkatan Udara berani merespon dan menanggapi komentar-komentar miring yang diarahkan kepada mereka.

Korban pertama adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berkomentar keras soal pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma yang jatuh ke tangan Lion Air Group, bahkan menuding telah dijual ke pihak asing,

Tak ingin berlama-lama menjadi polemik, TNI AU lewat akun Twitter resmi, @_TNIAU, langsung menanggapinya. Sang admin langsung membantah mentah-mentah pernyataan Fahri dan memberikan penjelasan sesuai data dan aturan yang mereka miliki.

"Panglima TNI dan Menteri Pertahanan gencar bicara proxy war, tapi pangkalan TNI AU dibeli asing," tulis Fahri Hamzah.

"Boleh kami tahu Lanud mana yang dibeli asing Pak @FahriHamzah?" jawab TNI AU.

"Setelah dikuasai nanti dialihkan langsung atau tidak kepada negara itu," tulis Fahri.

"Ketentuannya jelas Pak UU No 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara & PMK No 78/2014. Semua tetap milik negara Pak," jawab TNI AU.

"Dapat dibayangkan betapa rawan kawasan itu jika pengelolaan penerbangan dikendalikan pihak lain," tulis Fahri.

"Maaf Pak, aerodrome Halim tetap dikendalikan oleh TNIAU/Lanud HLM. Pengelola #BandaraHLP hanya mengurus terminal," jawab TNI AU.

"Tolong ini dibikin jelas, saya ingin TNI AU kuasai penuh kawasan halim, bukan oleh koperasi atau korporasi," tulis Fahri.

"Di era supremasi sipil, kami tunduk pada Peraturan Perundang-undangan RI Pak. Bukankah itu produk legislasi?" jawab TNI AU.

TNI AU menjelaskan, pengelolaan bandara yang dilakukan swasta hanya berlaku untuk kawasan bandara saja, atau tepatnya terminal penerbangan sipil, luasnya pun hanya mencapai 21 ha. Sedangkan, area pengelolaan Lanud mencapai 2.600 ha.

Sementara, kendali operasional pergerakan udara di sekitar Halim tetap dipegang penuh oleh TNI AU. Kerja sama dengan PT ATS melalui Inkopau sendiri telah melalui kajian mendalam dari aspek manfaat. Salah satunya komitmen PT ATS untuk membangun taxyway yang sejajar dengan runway sehingga memudahkan pergerakan pesawat.

Selama ini, kepentingan operasional pesawat VVIP dan TNI AU lainnya tetap menjadi prioritas utama selain penerbangan sipil. Sedangkan masyarakat tetap bisa menikmati penerbangan reguler dari dalam Lanud.

Perjanjian kerja sama tersebut dibatasi selama 25-30 tahun dan dapat dihentikan atau diperpanjang berdasarkan aspek kemanfaatannya. Pengelolaan ini tak jauh berbeda dengan hak pengelolaan bandara di Bandara Juanda, Ahmad Yani, Adisutjipto dan sebagainya. Bandara-bandara tersebut berada di pangkalan militer.

"Kami juga tidak ingin jumawa mengatakan bahwa 'kami lebih tahu jeroan kami'. Apapun itu #BandaraHLP adalah milik rakyat. Silakan kritisi kami."

Mendapatkan penjelasan dari TNI AU, Fahri mengaku berterima kasih atas penjelasan tersebut. Dia mengajak elemen militer dan sipil untuk memperbaiki pengelolaan di Halim.

"Terima kasih klarifikasinya, saya tahu ada legislasi antimiliter berlebihan di masa lalu, mari kita perbaiki," tutup Fahri.

Tak hanya Fahri, giliran aktivis Ratna Sarumpaet kena semprot TNI AU. (mdk/tyo)