Aktivis HAM sebut penunjukan Sutiyoso ironi politik keamanan Jokowi

Merdeka.com - Mantan penyelidik kasus pelanggaran HAM Robertus Robet mengatakan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) wajib memahami ancaman keamanan masyarakat secara global. Robert menilai, calon KaBIN Letjen (Purn) Sutiyoso tidak menguasai isu kejahatan internasional.

"Kepala BIN tidak cukup hanya memahami ancaman keamanan konvensional. Setidaknya kualifikasinya dia harus memahami 'global risk society', harus memiliki visi ke depan terkait ancaman teror sekarang seperti apa," kata Robertus di Kantor KontraS, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut dia, penunjukan Kepala BIN menjadi salah satu indikator strategi politik dan keamanan pemerintahan Jokowi. Jika pemerintah ingin menunjukkan kemajuan bidang politik dan keamanan, kata dia, Kepala BIN harus dijabat oleh orang yang memiliki kualifikasi memahami ancaman masyarakat secara global.

Dia juga menambahkan, apabila pemerintah menunjuk orang yang hanya memahami ancaman konvensional sebagai Kepala BIN, maka dikhawatirkan orang itu akan menggunakan pendekatan lama dalam menjalankan mesin intelijen negara.

"Jadi menurut saya ini salah satu ironi politik keamanan pemerintah sekarang. Penunjukan Sutiyoso ironi politik keamanan Jokowi karena harusnya dia (Jokowi) punya visi ke depan selama strategi politik keamanan ke depan seperti apa," kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat pengajuan nama Ketua Umum PKP Indonesia, Letjen TNI Purn Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ke DPR. Sutiyoso diduga terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996 atau 'Kudatuli' saat menjabat Pangdam Jaya.