Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Akui dana desa dipangkas buat PON, Aher klaim diganti tahun depan

Akui dana desa dipangkas buat PON, Aher klaim diganti tahun depan Ahmad Heryawan. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengakui dana desa semula dialokasikan Rp 100 juta per desa buat infrastruktur, dipangkas separuhnya buat penyelenggaraan PON XIX/2016. Menurutnya, Jawa Barat yang bertindak sebagai tuan rumah sengaja mengambil tambahan uang buat perhelatan olahraga nasional itu dari dana desa.

"Ya tentu harus dimaklumi mengapa tahun ini berkurang, tapi kan tahun depan tidak, kita double-kan, kita tambah kekurangannya. Kekurangan tahun sekarang ditambah tahun depan. Itu terjadi karena memang Jabar jadi tuan rumah PON," kata pria akrab disapa Aher, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis (31/3).

Menurut Aher, gelaran olahraga nasional itu menelan biaya hingga Rp 2,3 triliun. Dia meminta para kuwu (kepala desa) yang menuntut anggaran penuh supaya memakluminya. Pemprov lewat APBD-P 2016 saat ini hanya menganggarkan Rp 50 juta per desa.

Orang lain juga bertanya?

"Yang asalnya Rp 100 juta, kini Rp 50 juta. Tapi nanti (tahun depan) Rp 150 sama aja kan, jadi Rp 200 juta," ucap Aher.

Aher mengklaim, telah sepakat dengan para kepala desa soal pemangkasan sementara anggaran infrastruktur desa. "Sudah selesai. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma matematikanya diubah. Sudah. Sepakat," ujar Aher.

Sejumlah kepala desa dari Cirebon kemarin menggeruduk Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka menuntut duit Rp 100 juta/desa buat infrastruktur dicairkan penuh, seperti dijanjikan pemerintah.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Korupsi PON, Polri Terbang ke Aceh dan Sumut Besok
Usut Dugaan Korupsi PON, Polri Terbang ke Aceh dan Sumut Besok

Polri menyatakan segera menuju Aceh untuk mengusut dugaan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumut.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Minta Pemprov Segera Alokasikan Anggaran untuk Atlet PON XXI Aceh-Sumut
Mendagri Tito Minta Pemprov Segera Alokasikan Anggaran untuk Atlet PON XXI Aceh-Sumut

Tito juga menegaskan agar Pemerintah Daerah (pemda) mengkoordinasikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) masing-masing.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: PKB Menang, Dana Desa jadi Rp 5 Miliar
Cak Imin: PKB Menang, Dana Desa jadi Rp 5 Miliar

Cak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Carut Marut PON Aceh-Sumut: Setiap Event Besar Pasti Ada Koreksi dan Perbaikan
Jokowi soal Carut Marut PON Aceh-Sumut: Setiap Event Besar Pasti Ada Koreksi dan Perbaikan

Jokowi mengatakan, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Membedah Anggaran PON di Tengah Ramai Menu Konsumsi yang Bikin Miris
Membedah Anggaran PON di Tengah Ramai Menu Konsumsi yang Bikin Miris

PON Aceh-Sumut 2024 mempertandingkan sebanyak 33 cabang olahraga (cabor) dengan 42 disiplin dan 510 nomor pertandingan.

Baca Selengkapnya
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa
Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa

Ketua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

Baca Selengkapnya
Edy Rahmayadi Desak Pemerintah Pusat Beri Kepastian Anggaran PON XXI 2024: Itu Sangat Penting
Edy Rahmayadi Desak Pemerintah Pusat Beri Kepastian Anggaran PON XXI 2024: Itu Sangat Penting

Gubernur Edy juga telah menyampaikan hal serupa saat bertemu Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo di Medan pada Jumat (4/8) malam.

Baca Selengkapnya
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati

Bupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bagikan Kisi-Kisi Strategi bagi Kepala Daerah Naikkan Elektabilitas, Ini Bocorannya
Jokowi Bagikan Kisi-Kisi Strategi bagi Kepala Daerah Naikkan Elektabilitas, Ini Bocorannya

Jokowi berkelakar, dengan memperhatikan para atlet bisa memperoleh keuntungan berupa peningkatan elektabilitas.

Baca Selengkapnya