Akui Data Penerima Bansos Bermasalah, Jokowi Minta Warga Tak Mampu Belum Dapat Lapor

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui masih ada permasalahan terkait data dalam pembagian bantuan sosial (bansos) tahap I di tengah pandemi Covid-19. Permasalahan data ini pun membuat sebagian masyarakat tidak mendapatkan bansos.

"Memang ada satu, dua, tiga (masalah) yang berkaitan dengan data. Itu masih belum bisa diperbaiki," ujar Jokowi usai meninjau penyaluran bansos tunai di Kantor Pos Bogor Jaw Barat, Rabu (13/5).

Dia pun memastikan permasalahan data bansos tersebut segera diperbaiki. Sehingga, penyaluran bansos tahap II akan lebih tepat sasaran ke warga yang memang membutuhkan.

"Tapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi," ucap dia.

Untuk itu, Jokowi mengimbau warga tak mampu yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah untuk bisa melapor kepada pengurus RT/RW setempat. Nantinya, data tersebut akan dikirim ke pemerintah pusat.

"Bisa disusulkan karena masih ada cadangan bagi yang belum mendapatkan," kata Jokowi.

Hal yang sama disampaikan Menteri Sosial Juliari Batubara yang menyatakan bahwa masih ada data penerima bansos yang tumpang tindih. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar masalah data dapat terselesaikan.

"Kami sadar tahap pertama masih ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua dengan koordinasi lebih baik bisa teratasi lebih baik," tuturnya.

BLT Desa Baru Cair 10 Persen

Jokowi mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) belum rampung 100 persen. Menurut dia, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) baru terealisasi ke 10 persen keluarga penerima manfaat.

"BLT desa baru yang diterima masyarakat kurang lebih 10%. Masyarakat masih menunggu dan menanyakan kepada aparat desa, baik RT/Rw maupun aparat desa," kata Jokowi.

Dia menjelaskan ada sejumlah bantuan yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat tidak mampu ataupun yang terdampak pandemi virus corona. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Banyak sekali sehingga kita harap bs jangkau kurang lebih 55% dari penduduk kita baik itu yang kurang mampu maupun terkena dampak pandemi covid," jelasnya.

Jokowi mengatakan pemberian bansos tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Sehingga, konsumsi domestik kembali normal pasca pandemi corona.

"Itu yang kami harapkan," ucapnya.

Reporter: Lizsa Egeham