Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alasan Dwi Estiningsih unggah foto selebaran soal jilbab syar'i

Alasan Dwi Estiningsih unggah foto selebaran soal jilbab syar'i isu larangan jilbab di BUMN. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Dwi Estiningsih, pemilik akun Twitter @estiningsihdwi yang mengunggah foto selebaran yang mengatakan pegawai BUMN tak boleh mengenakan jilbab syari menjelaskan, ia bertujuan agar masyarakat membuka mata bahwa masih ada diskriminasi saat melamar pekerjaan. Ia menambahkan, pelarangan mengenakan jilbab telah berlaku umum.

Hal tersebut diungkapkan wanita yang juga seorang guru ini melalui Twitter. Ia mengatakan, larangan yang bersifat diskriminatif tersebut bukan hal yang sepele.

"Tujuan saya tweet foto tersebut adalah untuk membuka mata masyarakat bahwa masih terjadi diskriminasi di sekitar kita. Harapan saya adl subjek pelaku dan masyarakat sadar bahwa hal yg SUDAH BERLAKU UMUM ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus menerus. Saya berharap banyak pihak akan ikut BERSUARA dan BERBAGI tentang perlakuan DISKRIMINASI di sekitarnya."

Orang lain juga bertanya?

Ia menjelaskan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses mata pencaharian. Untuk itu ia meminta pemerintah memfasilitasi tindakan diskriminatif tersebut.

"SAYA MERASA PRIHATIN, terutama berkaitan dengan: a. MASYARAKAT UMUM b. PEMERINTAH c. REKAN SEPROFESI. #Masyarakat umum harus disadarkan bahwa mereka, siapapun mempunyai HAK yang sama untuk dapat mengakses sumber-sumber penghidupan. #Masyarakat umum harus disadarkan bahwa mereka bisa BERAKTUALISASI DIRI dengan difasilitasi oleh NEGARA... SIAPAPUN! TANPA TERKECUALI! #Pemerintah ~ Saya yakin telah berusaha terapkan KEADILAN SOSIAL BAGI RAKYAT, hanya sistem & pelaksanaan masih perlu perhatian serius."

Kepada pemerintah, wanita yang juga seorang Psikolog ini berharap pemerintah mendukung untuk menghilangkan tindakan diskriminatif. Kepada para psikolog, di mana larangan penggunaan jilbab itu ditujukan, ia menyuruh mereka untuk memberanikan diri untuk menolak tindakan diskriminatif tersebut.

"Harapan utk #Pemerintah ~ Mendukung & menciptakan iklim agar hilang perlakuan DISKRIMINATIF pd seluruh lembaga pemerintahan ataupun swasta. Saya tidak ingin rekan-rekan #psikolog “terpaksa” secara tidak langsung diminta untuk mendukung terlaksananya hal-hal DISKRIMINATIF. Harapan saya rekan-rekan #psikolog memberanikan diri menolak DISKRIMINASI vendor/user atau pihak manapun. Dan mengedukasi pengguna jasa."

Lebih lanjut, Dwi sudah menulis semua kronologi tweet-nya tersebut. Ia mengaku telah memiliki barnag bukti dokumen untuk menguatkan cuitannya.

"Saya sudah menulis kronologi beserta bukti dokumen. Berkas yang ada sy mintakan pertimbangan pada "orangtua" yang bisa saya percaya."

(mdk/tts)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirjen HAM: 7 Paskibraka Putri Memilih Melepas Hijab Secara Sukarela saat Pengukuhan
Dirjen HAM: 7 Paskibraka Putri Memilih Melepas Hijab Secara Sukarela saat Pengukuhan

Dirjen HAM: 7 Paskibraka Putri Memilih Melepas Hijab Secara Sukarela saat Pengukuhan

Baca Selengkapnya
Menag Tegaskan Pemakaian Jilbab adalah Hak yang Harus Dihormati
Menag Tegaskan Pemakaian Jilbab adalah Hak yang Harus Dihormati

Menag menanggapi polemik soal aturan BPIP berkaitan penggunaan jilbab pada anggota Paskibraka 2024.

Baca Selengkapnya
MUI: Pelarangan Jilbab Paskibraka oleh BPIP Kebijakan Tak Bijak
MUI: Pelarangan Jilbab Paskibraka oleh BPIP Kebijakan Tak Bijak

Cholil mengatakan, pelarangan pemakaian jilbab bagi anggota Paskibraka justru malah melanggar aturan konstitusi dan Pancasila.

Baca Selengkapnya
Jilbab Dilarang pada Masa Orba
Jilbab Dilarang pada Masa Orba

Jilbab di masa lalu bukanlah sesuatu yang mudah dijumpai, bahkan sempat dilarang pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kontroversi Kepala BPIP: Larang Cadar, Agama Musuh Pancasila hingga Paskibraka Harus Lepas Jilbab
Kontroversi Kepala BPIP: Larang Cadar, Agama Musuh Pancasila hingga Paskibraka Harus Lepas Jilbab

BPIP Yudian Wahyudi Kembali menjadi sorotan publik usai membuat aturan bagi Paskibraka putri yang beragama Islam melepas jilbab saat pengukuhan di IKN.

Baca Selengkapnya
Jejak Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Bergelar Kiai Bikin Larangan Cadar & Jilbab sampai Soal 'Agama Musuh Pancasila'
Jejak Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Bergelar Kiai Bikin Larangan Cadar & Jilbab sampai Soal 'Agama Musuh Pancasila'

Berikut jejak kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Baca Selengkapnya
Keras! Sikap MUI ke BPIP soal Paskibraka Dilarang Berhijab
Keras! Sikap MUI ke BPIP soal Paskibraka Dilarang Berhijab

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tegaskan menolak aturan pelarangan hijab bagi anggota Paskibraka putri nasional usai BPIP terbitkan aturan terbaru.

Baca Selengkapnya
Potret Anggota Paskibraka Berhijab Upacara HUT RI di Istana Negara Sebelum Tahun 2024, Tetap Kece & Keren Berjilbab
Potret Anggota Paskibraka Berhijab Upacara HUT RI di Istana Negara Sebelum Tahun 2024, Tetap Kece & Keren Berjilbab

Sosok anggota Paskibraka berhijab di Upacara HUT RI Istana Negara sebelum tahun 2024. Siapa saja?

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras MUI Dugaan BPIP Larang 18 Anggota Paskibraka Berjilbab
VIDEO: Keras MUI Dugaan BPIP Larang 18 Anggota Paskibraka Berjilbab "Jika Dipaksa, Pulang Saja!"

PPI mengatakan terdapat 18 dari 76 anggota Paskibra 2024 harus melepaskan hijabnya

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi! Jokowi Beri Perintah Soal Viral Paskibraka 'Dilarang' Memakai Jilbab
VIDEO: Nada Tinggi! Jokowi Beri Perintah Soal Viral Paskibraka 'Dilarang' Memakai Jilbab

Menurut Jokowi, Indonesia haruslah menjunjung tinggi keberagaman

Baca Selengkapnya
MUI Tegaskan Konten Jilat Es Krim Oklin Fia Langgar Norma Agama
MUI Tegaskan Konten Jilat Es Krim Oklin Fia Langgar Norma Agama

Polisi hanya akan mengusut sesuai dengan laporan ke pihaknya.

Baca Selengkapnya
RS Medistra Minta Maaf usai Viral Aturan Larangan Tenaga Medis Kenakan Hijab
RS Medistra Minta Maaf usai Viral Aturan Larangan Tenaga Medis Kenakan Hijab

"Ke depan, kami akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi, sehingga pesan yang kami sampaikan dapat dipahami."

Baca Selengkapnya