Alasan Kapolri larang perusahaan bus antar pendemo pada 2 Desember

Merdeka.com - Polri mengeluarkan maklumat kepada perusahaan otobus (PO) di daerah-daerah di Indonesia untuk tidak memfasilitasi pemberangkatan massa dalam kegiatan aksi demonstrasi 2 Desember lalu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan alasan dikeluarkannya maklumat tersebut.

Tito menjelaskan, keputusan untuk melarang perusahaan otobus menyediakan kendaraan bagi pendemo cukup dilematis. Pertama, Tito mengakui upaya untuk menghalangi masyarakat agar tidak ikut unjuk rasa bisa melanggar UU.

"Semua maklumat kami sampaikan, agar tidak mengikuti kegiatan itu, dan bahkan melarang, karena kami ada Pasal 18 UU 1998 menyampaikan bahwa melarang atau menghalang-halangi unjuk rasa yang sesuai dengan hukum, dapat diancam 1 tahun," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Akan tetapi, Tito beranggapan, ada pertimbangan yang lebih penting ketimbang melarang masyarakat dari seluruh pelosok Nusantara datang ke Jakarta. Yakni, Polri akan melanggar UU Ketertiban Umum jika tidak mengeluarkan maklumat itu.

Dicontohkannya, besarnya jumlah massa dari sejumlah daerah tentu akan membuat Jakarta macet. Dan bukan tidak mungkin, lanjut Tito, padatnya pendemo akan mengganggu ketertiban umum.

"Tapi ada unsur yang lebih penting yaitu sesuai dengan ketentuan hukum. Nah Polri, itu melanggar pasal 6 kalau dilaksanakan di Jalan Thamrin-Sudirman. Karena itu akan mengganggu ketertiban umum dan mengganggu HAM pejalan kaki lainnya, dan memacetkan Jakarta," jelasnya.

Untuk itu, Tito mengeluarkan maklumat agar tidak mengakomodasi pendemo untuk berangkat ke Jakarta. Upaya ini pun telah dikoordinasikan dengan pihak panitia aksi yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

"Maklumat kita lakukan. Dan PO-PO bus kita minta tidak turut serta karena kalau mereka mengakomodir sama saja turut serta ikut melakukan pelanggaran. Sehingga PO bus tidak mengakomodir. Ini kita lakukan," pungkas Tito.