Alasan Pimpinan KPK Pilih 1 Juni Jadi Hari Pelantikan Pegawai Sebagai ASN
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya tidak asal memilih tanggal 1 Juni 2021 sebagai hari pelantikan pegawai menjadi ASN. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya surat permohonan penundaan pelantikan ASN dari para pegawai yang memang lolos alih status.
"Sesungguhnya komitmen kami untuk melantik pada tanggal 1 Juni, hal tersebut untuk memperingati dan menghormati Hari Lahir Pancasila," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (30/5).
Dalam proses ujian alih status ASN, sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sementara, aspek tersebut menjadi salah satu alat pengukur tingkat pancasilais seseorang yang akan menjadi ASN.
-
Kenapa Kemenpan-RB perketat tes CPNS kedinasan? Hal itu untuk mencegah adanya joki CPNS beraksi.
-
Siapa yang periksa dugaan kecurangan seleksi ASN? Ditreskrimsus Polda Papua sudah diperintahkan untuk turun tangan memeriksa dugaan permainan dalam seleksi itu.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang dipertanyakan dalam ujian CPNS? Salah satu pertanyaan yang viral tersebut berkaitan dengan karakter Doraemon.
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
Ghufron menyebut, pemilihan tanggal 1 Juni pun menjadi simbol bahwa para pegawai KPK memiliki jiwa pancasilais yang tinggi.
"Sehingga secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK pancasilais," jelasnya.
Lebih lanjut, rencananya akan ada pembahasan terkait surat permintaan penundaan pelantikan ASN oleh Pimpinan KPK. Sebab, aksi solidaritas para pegawai merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia.
"Solidaritas juga substansialnya merupakan pengamalan sila persatuan yang juga kami apresiasi, sehingga rencananya akan kami bahas besok Senin (31 Mei). Hasilnya kita kabarkan selanjutnya," tutupnya.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Novel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaNama Ghufron tidak ada dalam daftar lolos Tess assessment yang diumumkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK hari ini, Rabu (11/9).
Baca SelengkapnyaKPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaYudi berharap salah satu dari mereka bisa terpilih menjadi pimpinan KPK untuk setidaknya memperbaiki KPK dari dalam.
Baca SelengkapnyaAdapun uji kompetensi terhadap para PNS itu menurutnya sudah dilakukan sejak tahun 2022.
Baca SelengkapnyaPansel KPK telah mengumumkan 236 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi awal.
Baca SelengkapnyaMasing-masing peserta lolos akan dilanjutkan mengikuti tes wawancara akan diselenggarakan pada 17 sampai 20 September mendatang.
Baca SelengkapnyaHanya tercatat nama Harjono saja yang ingin kembali menduduki jabatan Pimpinan Dewas KPK.
Baca Selengkapnya20 peserta dinyatakan lolos tersebut akan dilanjutkan mengikuti tes Wawancara serta Tes Kesehatan Jasmani dan Rohani.
Baca Selengkapnya236 pendaftar dinyatakan lolos administrasi Capim KPK.
Baca SelengkapnyaPeserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti tahap seleksi tahap berikutnya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 Calon Siswa dinyatakan gagal saat mengikuti tes kejiwaan.
Baca Selengkapnya