Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alasan Polisi Larang Demo Saat Pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin

Alasan Polisi Larang Demo Saat Pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin Demo Mahasiswa HMI ke DPR. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Kepolisian tidak akan mengizinkan aksi demonstrasi digelar bertepatan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (20/10).

Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menuturkan, polisi mengeluarkan diskresi larangan kegiatan menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa saat pelantikan presiden dan wapres terpilih lantaran ada kepentingan yang lebih utama.

"Polri punya tugas memelihara keamanan di masyarakat. Kami mengayomi dan melindungi masyarakat mana pun. Polri mengamankan, hak diskresi kepolisiannya demo, kepentingan yang lebih besar," tutur Iqbal di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

Kepentingan yang lebih besar itu, lanjut Iqbal, didukung sejumlah alasan kuat. Pertama, kekhawatiran ruang demonstrasi yang dibuka malah menjadi wadah para pelaku kerusuhan.

"Pada tanggal 30 September. Apakah itu aspirasi menyampaikan pendapat di muka umum? Perusakan, pelemparan, pembakaran. Saya tidak menunjuk siapa, tapi itu jelas bukan mahasiswa tapi perusuh yang mendompleng. Nah itu kami mengantisipasi ini," jelas dia.

Iqbal menyebut, Polda Metro Jaya kemudian berkaca dari pengalaman sebelumnya dan akhirnya mengeluarkan diskresi untuk melarang setiap kegiatan demonstrasi hingga pelantikan presiden terpilih selesai.

"Kalau ada kelompok masyarakat menyampaikan pendapat, artinya mereka pelaksanaan anarkis tidak menaati pasal 6, akan kami bubarkan. Itu bukan brutal, tapi pidana. Coba kita lihat aksi belakangan ini," kata Iqbal.

Iqbal berharap dukungan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban selama pelantikan presiden dan wapres terpilih. Dia menuturkan, penyampaian pendapat di muka umum memang dilindungi undang-undang, hanya saja ada batasannya.

Misalnya, aksi tidak berdampak pada kemacetan, menghormati aturan moral yang diakui khalayak umum, menaati aturan undang-undang, menjaga keamanan dan ketetapan umum, hingga yanh paling krusial adalah menjaga keutuhan dan keamanan bangsa.

"Ini wajah bangsa, harkat, dan martabat bangsa. Pada hari pelantikan presiden, pemimpin negara, kepala negara, hadir dari penjuru dunia. Kami mengimbau seluruh masyarakat yang ingin menjaga bangsa ini, kita bangsa yang besar. Tunjukan kita jadi tauladan bagi bangsa lain. Kita dewasa berpolitik. Yang ingin menyampaikan aspirasi, hati-hati dengan penunggang gelap," ucap Iqbal.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Perintah Jokowi Tegas Polisi Harus Dengar, Segera Bebaskan Demonstran Pengawal Putusan MK!
VIDEO: Perintah Jokowi Tegas Polisi Harus Dengar, Segera Bebaskan Demonstran Pengawal Putusan MK!

Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Demonstran Tolak Revisi UU Pilkada Dibebaskan, YLBHI Beri Sejumlah Catatan
Jokowi Minta Demonstran Tolak Revisi UU Pilkada Dibebaskan, YLBHI Beri Sejumlah Catatan

Perintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Relawan Prabowo: Presiden Jokowi Ikut Kampanye, Apa yang Perlu Dikhawatirkan?
Relawan Prabowo: Presiden Jokowi Ikut Kampanye, Apa yang Perlu Dikhawatirkan?

Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Demonstran Kawal Putusan MK Segera Dibebaskan
Jokowi Minta Demonstran Kawal Putusan MK Segera Dibebaskan

Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.

Baca Selengkapnya
Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak
Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak

Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak

Baca Selengkapnya
Moeldoko Bela Jokowi soal Presiden Boleh Memihak dan Kampanye: Konteksnya Edukasi Demokrasi
Moeldoko Bela Jokowi soal Presiden Boleh Memihak dan Kampanye: Konteksnya Edukasi Demokrasi

Moeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.

Baca Selengkapnya
Ada Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Ini yang Dilakukan Jokowi di Istana Jakarta
Ada Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Ini yang Dilakukan Jokowi di Istana Jakarta

Nana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Timnas AMIN: Secara Etik Sebaiknya Tidak Terlibat

Timnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Eks Menteri Jokowi Periode Pertama Demo Kawal Putusan MK: Jangan Dibajak, Jangan Dilumpuhkan
Eks Menteri Jokowi Periode Pertama Demo Kawal Putusan MK: Jangan Dibajak, Jangan Dilumpuhkan

Lukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Jokowi Ungkap Makna Kemeja Biru Khas 'Prabowo-Gibran' saat Beri Pernyataan Demo RUU Pilkada
Blak-blakan Jokowi Ungkap Makna Kemeja Biru Khas 'Prabowo-Gibran' saat Beri Pernyataan Demo RUU Pilkada

Terlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Dekat Prabowo: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak
VIDEO: Jokowi Dekat Prabowo: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak

Presiden Jokowi menegaskan yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca Selengkapnya