Aliran Listrik Padam, Menteri BUMN dan Direksi PLN Didesak Mundur

Merdeka.com - Kasus matinya jaringan listrik sampai berjam-jam yang melanda wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah secara bersamaan pada Minggu (4/8) menunjukkan ada masalah serius dalam manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sejatinya, harus ada tindakan tegas dari Presiden Joko Widodo atas peristiwa tersebut minimal dengan memberhentikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan jajaran direksi PLN demi rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan secara materi dan immateril akibat padamnya setrum berjam-jam di Jakarta dan sebagian Jawa.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan Presiden Jokowi harus turun tangan. Karena ini menunjukkan ada persoalan dalam pengelolaan listrik negara. Artinya, mereka yang diserahi tanggung jawab mengurusi soal listrik tidak becus.

"Kalau di negara lain, menterinya sudah mundur, karena malu," kata Ujang.

Sayang, kata dia, budaya malu di diri para pejabat negara di Indonesia sangat rendah. Berbeda dengan di negara lain. Di Korea Selatan misalnya, ketika negara tersebut mengalami padam listrik di sebagian wilayahnya, menteri yang punya otoritas mengurusi energi listrik langsung mundur. Pun, di Taiwan, saat mengalami peristiwa serupa seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, menteri yang bertanggungjawab atas pengelolaan listrik di negara tersebut langsung menyatakan mundur. Harusnya, di Indonesia juga begitu.

"Tapi inilah bedanya di Indonesia dengan negara lain yang tadi di. Di kita pejabat-pejabat tidak memiliki budaya malu. Jika gagal harusnya malu. Lalu mundur atau mengundurkan diri. Di kita jika ada kegagalan dalam tugas. Termasuk persoalan di PLN," katanya.

Ujang yakin, dalam kasus matinya listrik PLN yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa, pasti para pejabat akan mencari kambing hitam. Di Indonesia, jangankan hanya gagal dalam mengurus PLN, yang sudah disebut dan divonis korupsi pun tak mau mundur.

"Padahal di negara maju, seperti Jepang, Taiwan, Korsel budaya malunya dijunjung tinggi. Jadi jika gagal dalam tugas. Pejabatnya langsung mundur.Di kita kan yang dipelihara kemunafikan. Jadi rusak semuanya. Rusak PLN dan rusak juga negara," katanya.

Direktur Eksekutif Poin Indonesia, Karel Haris Susetyo juga menyatakan hal serupa. Menurut dia, sebaiknya Menteri BUMN, Menteri ESDM dan jajaran Direksi PLN menyatakan mundur. Karena alangkah bijaknya apabila ada pertanggungjawaban politik atas insiden ini. Selain tentunya pertanggungjawaban teknis.

"Menteri BUMN sebagai penanggung jawab politik dari seluruh operasi BUMN sudah selayaknya untuk mundur. Disertai dengan Dirut PLN selaku penanggung jawab teknis," katanya.

Yang pasti, kata dia, sangat jelas, padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa adalah insiden yang memalukan. Apalagi Presiden sedang giat-giatnya mengundang investor asing. " Kan tidak mungkin investor tertarik kalau tidak ada pasokan listrik yang stabil. Sepatutnya Presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, Dirut PLN dan Menteri ESDM," kata Karel.

Sementara Mantan Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016 dan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Muhammad Said Didu lewat akun Twitter-nya @msaid_didu, ikut mencuit mengomentari padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Jawa.

Katanya, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, cadangan siaga PLN yang tidak cukup. Kedua, jadwal pemeliharaan pembangkit listrik yang buruk. Ketiga sistem interkoneksi Jawa-Bali ada masalah. Ini masalah serius.

"Smg bukan karena PLN kesulitan uang," cuit Said Didu lewat akun Twitter-nya.

Jika disimpulkan dari cuitan Said Didu terlihat pengelolaan oleh PLN tak profesional sebagai dampak pembinaan yang gagal dari Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham dan pengawasan yang lemah dari regulator yakni Kementerian ESDM.

Dalam catatan, beberapa minggu terakhir banyak BUMN menghiasi media massa dengan cerita negatif. Misal, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Angkasa Pura 2 dan PT INTI, kegagalan sistem Teknologi Informasi Bank Mandiri, dan "Cacatnya" Laporan Keuangan milik Garuda Indonesia.

Semua menunjukkan ketidakmampuan Kementerian BUMN membina perusahaan pelat merah sehingga merugikan masyarakat dan merusak citra presiden.