Alissa Wahid: Label KKB Papua Sebagai Teroris Memperlebar Jarak Dialog Pemerintah
Merdeka.com - Pelabelan teroris oleh pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menuai kritik dari pemerhati hak asasi masyarakat. Langkah pemerintah dianggap memberi jarak lebih luas untuk membangun dialog dengan tokoh di Papua.
Alissa Wahid, putri sulung Presiden Abdurrahman Wahid atau populer dengan nama panggilan Gus Dur, menganggap kacamata yang dipakai pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua saat ini adalah pendekatan ketakutan.
Dia bercerita, beberapa kali berdiskusi dengan para petinggi negara tentang masalah di Papua, namun mendapat reaksi ketakutan, atau respon yang menggambarkan pendekatan non-bersenjata tidak menghasilkan apa yang diharapkan pemerintah.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Apa yang dibahas BPH Migas saat berkunjung ke Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas dan anggota Komite BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Dari cara pandang, setiap kali saya berdiskusi dengan state actors selalu berhenti di 'di sana enggak bisa kalau pendekatannya begini begitu" kata Alisa dalam diskusi virtual dengan Amnesty International Indonesia, Jumat (7/5).
Dengan cara pandang seperti itu, maka menurutnya, pendekatan keamanan tidak akan menghentikan kekerasan di Pegunungan Tengah Papua.
Alissa menegaskan aparat keamanan memang perlu disiagakan di Papua. Namun, perlakuan aparat terhadap warga sipil Papua perlu dibedakan dengan kelompok separatis.
Pasalnya selama ini Alissa melihat ada perlakuan berbeda oleh negara antara kelompok bersenjata Santoso di Poso, dengan warga Papua.
"Kenapa berbeda sekali pendekatan yang dilakukan kepada kelompok Santoso, tidak menyasar ke sipil. Tapi kok di Papua serba tidak jelas. Ini ada yang berbeda, setiap orang Papua dicurigai," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca SelengkapnyaDalam lawatannya ke Tanah Papua, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan mengutamakan pendekatan lembut
Baca SelengkapnyaKKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud menyatakan telah memiliki strategi menyelesaikan masalah KKB dan konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut pendekatan ini pernah dia terapkan saat bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah mesti melibatkan banyak pihak dalam setiap penyelesaian konflik.
Baca Selengkapnya