Follow
AM Hendropriyono: Negara Berdaulat Enggak Ada Istilah Referendum
Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan, tak mungkin Papua maupun Papua Barat melakukan referendum. Isu ini belakangan kembali disuarakan oleh aktivis kemerdekaan Papua di tengah isu demonstrasi kasus rasisme dialami mahasiswa Papua beberapa waktu lalu.
"Referendum itu, wahai kaum muda intelektual bangsa Indonesia, terutama di Papua dan daerah-daerah lainnya, referendum hanya ada bagi negara-negara yang belum berdaulat," kata Hendropriyono dalam acara forum patriotik untuk Papua dan Papua Barat di Jakarta, Kamis (5/9).
Hendropriyono menyebut Indonesia adalah negara berdaulat. Oleh karena itu dia menegaskan tak mungkin melakukan referendum.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pileg? Diketahui, pada hari Senin pekan depan, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
"Negara berdaulat (seperti Indonesia), enggak ada istilah referendum," kata Hendropriyono.
Dia mengatakan, wacana referendum adalah bagian dari serangan hoaks. Yang mana berniat membuat semakin ada perpecahan.
"Orang-orang yang memiliki ide separatis, kita bangsa yang berdaulat, tidak ada iming-iming referendum. Itu hoaks," tukasnya.
Dia juga melihat bahwa pihak-pihak yang mengampanyekan penentuan nasib sendiri atau self determination bagi Papua jelas tidak bisa dilakukan.
"Self determination, penentuan nasib sendiri, hanya bagi negara yang belum merdeka. Bangsa Indonesia sudah merdeka, Papua sudah merdeka bersama Indonesia," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
Hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Aiman mengaku bukan polisi tidak netral dalam Pemilu, melainkan oknum
Baca Selengkapnya
Benny menyebut, Pemilu terdiri dari banyak tahapan.
Baca Selengkapnya
Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca Selengkapnya
Hak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan angkat bicara soal Presiden Jokowi mengatakan seorang Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Hadi juga enggan menanggapi lebih lanjut sikap PDIP.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya