Amankan Pilgub DKI putaran kedua, 34.034 personel disebar ke TPS
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sebanyak 34.034 personel gabungan disebar di Jakarta dan sekitarnya. Hal itu dalam rangka pengamanan jalannya pencoblosan putaran kedua Pilgub DKI.
"Sebagian besar rekan-rekan akan disebar di semua TPS, jumlahnya sebesar 34.034 TPS," ungkapnya di ruang pertemuan econvention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4).
Di tiap TPS, kata Kapolri, akan ditanam dua personel masing-masing dari Polri dan TNI. "Masing masing diawaki oleh TNI dan POLRI, satu-satu, sehingga sebagian besar kekuatan akan tersebar di sana (TPS)," tuturnya.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
Selain di tiap TPS, aparat juga disiagakan di tingkatan wilayah, baik itu kecamatan, kota madya, provinsi, Mabes, dan Pangkotama untuk mem-back up personel di TPS.
"Kekuatan ini, di atas kertas, kita bisa mengatasi semua problema yang mungkin bisa terjadi. Kuncinya kecepatan menangani dan melokalisir, bila tidak mampu minta back up ke tingkatan yang lebih atas," ucap Kapolri.
Kapolri meminta agar anak buahnya tetap bersikap netral dalam tugas pengamanan. "Keberhasilan adalah kekompakan sinergi TNI-Polri. Dengan tidak punya hak pilih kita diharapkan menjadi pihak netral dan lakukan pengaman dengan baik," tutupnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Jateng akan koordinasi lintas sektoral, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel TPS.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto kembali mengingatkan anak buah tetap menjaga netralitas selama pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada.
Baca SelengkapnyaDeklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTidak adanya konflik berarti dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta telah membuktikan bahwa aparat TNI-Polri telah menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik.
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaSehingga proses pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaSebanyak 446.219 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi Pemilu 2024 di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaAndika mengatakan semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu
Baca SelengkapnyaPersonel Polri dan TNI berkolaborasi untuk mengamankan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaMuncul Spanduk Dandim Sukoharjo Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Pangdam Diponegoro
Baca Selengkapnya