Amankan Pilgub Jabar, Polres Karawang terapkan pola 2-6-12

Merdeka.com - Jelang hari H atau pencoblosan Pilkada Jawa Barat pada 27 Juni 2018 besok, Polres Karawang menyiapkan pengamanan dengan pola 2-6-12 atau pola pengamanan 2 personel untuk 6 tempat pemungutan suara (TPS) dibantu 12 orang Linmas.

Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya mengatakan 782 personel kepolisian sudah tersebar di 3.022 TPS dengan pola pengamanan tersebut.

"Personel kepolisian sudah disebar ke tiap TPS untuk mengamankan dan membantu anggota KPPS di tingkat Desa," kata AKBP Slamet Waloya, Selasa (26/06).

Slamet Waloya menuturkan ada dua pola pengamanan termasuk TPS yang dianggap rawan sehingga personel kepolisian dibantu 12 anggota Linmas dalam mengamankannya.

"TPS aman itu ada dua polisi,6 Linmas (Perlindungan Masyarakat) untuk amankan 6 TPS," tambahnya.

Sementara untuk TPS yang rawan keamanan nantinya, kata dia, personel polisi juga akan melakukan patroli ke setiap TPS. Pihaknya juga telah menyiapkan personel cadangan untuk menambah pengamanan.

"Nanti ada beberapa anggota polisi yang standby dan patroli. Kepolisian kalau masyarakat butuh bantuan kami juga sudah disiapkan pasukan," jelasnya.

Slamet Waloya menyampaikan, TPS yang dikategorikan rawan seperti di wilayah terpencil termasuk dalam proses distribusi logistik Pilkada.

Slamet juga menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada serta seluruh stakeholder yang terlibat untuk melakukan pengamanan di hari pencoblosan.

"Tentunya kita sudah koordinasi dengan KPU dan stakeholder penyelenggara Pilkada, mulai dari TPS, kita sudah ada panitia Pemilu, ada polisi juga. Kita akan mengamankan kotak suara jangan sampai kotak suara ada apa-apa. Kita jaga betul dari PPK hingga KPU," katanya.

Ia juga menyampaikan bilamana ada politik uang baik pada malam H pencoblosan atau pada hari pencoblosan pihaknya akan memproses secara hukum yang berlaku setelah bekerjasama dengan Pihak Panwaslu sebagai Pengawas di lapangan.

"Bilamana ditemukan indikasi atau laporan adanya politik uang pada proses pencoblosan, Kepolisian akan menindak tegas sesuai Undang-undang yang berlaku," tegasnya.