Amankan Pilkada, Polda Sulsel dapat dana hibah dari pemprov Rp 128 miliar
Merdeka.com - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mendapat dana hibah Rp 128 miliar dari Pemprov Sulawesi Selatan untuk pengamanan Pilkada. Dari nilai itu, Rp 16,78 miliar akan diberikan ke TNI yang juga ikut membantu pengamanan.
"Jadi sebelumnya kita ajukan estimasi anggaran pengamanan ke DPRD Sulsel sebesar Rp 203 miliar tapi yang disetujui Rp 128 miliar. Nah dari Rp 128 miliar ini, Rp 16,78 miliar di antaranya ke TNI untuk dibagi ke Kodam, Lantamal dan Koopsau," jelas Kepala Bagian Pembinaan Operasi (Kabag Bin Ops) Polda Sulsel, AKBP Gusti Ngurah Rai, saat sosialisasi dana hibah untuk TNI/Polri dalam pengamanan Pilkada tahun 2018 di aula Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, Makassar, Jumat, (9/2).
Ngurah Rai sekaligus menegaskan pemberian dana hibah sudah diperkuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang di dalamnya ada klausul pada pasal 9 ayat 6 mengenai situasi kontingensi bahwa pemda wajib sediakan anggaran kontingensi. Jadi, jika ada situasi tertentu maka akan ada penambahan dana.
-
Apa yang di serahkan ke TNI? Kementerian Pertahanan sendiri sebelumnya memang telah memesan lima unit C-130J Super Hercules.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Siapa yang memberikan dukungan anggaran untuk TNI AU? Dia menyadari bahwa berbagai kegiatan TNI AU, termasuk dalam pengadaan alutsista amat dipengaruhi kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran.'Kami juga berterima kasih kepada bapak Menhan (Prabowo Subiyanto) yang sudah melengkapi angkatan udara dengan berbagai alutsista,' ujar Tonny.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Apa yang akan didapatkan TNI AU? 'Kita bisa menerbangkan dari luar area yang ingin kita pantau misalnya di Papua atau di daerah mana, kita bisa menerbangkan dari luar Papua,' kata dia.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
Ditambahkan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, pengelola dana hibah untuk pengamanan ini adalah Polri. Di antara banyaknya item pengamanan, kata Dicky, yang paling banyak menghabiskan anggaran itu adalah saat pelaksanaan Pilkada di tahap kampanye, pencoblosan dan penetapan karena di tahap-tahap itu banyak kekuatan personel diturunkan.
"Itulah sebabnya dilakukan sosialisasi dana hibah yang melibatkan unsur-unsur perencanaan dan keuangan kedua institusi ini agar semua paham mengenai pengelolaan anggaran yang harus sesuai peruntukan dan tidak boleh fiktif," jelasnya.
Untuk mengawasi penggunaan dana ini akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulsel.
"Kalau dana ini tidak bisa digunakan secara baik maka bisa menjadi temuan penyimpangan oleh BPKP," jelas Dicky Sondani.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya juga telah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar atau mencapai Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaMenurut Pj Gubernur Sumsel, komitmen bersama seperti ini sangatlah penting dalam menyukseskan jalannya Pilkada serentak mendatang di Provinsi Sumsel.
Baca SelengkapnyaAnggaran pengamanan itu digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaTahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.
Baca SelengkapnyaTotal tidak kurang dari 1.265 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal Pilkada.
Baca Selengkapnya“Jadi kita mengecek kesiapan yang harus dilakukan oleh prajurit tentunya didukung oleh perlengkapan yang memadai,” ujar Panglima TNI
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp30,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan anggaran pemilu digunakan untuk seleksi anggota Badan Ad-Hoc dan pengawas Ad-Hoc, honorarium Badan Ad-Hoc dan pengawas, pengadaan barang, jasa.
Baca SelengkapnyaSeluruh personel itu akan ditempatkan di 12 kabupaten kota.
Baca Selengkapnya