Ambisi pejabat KPK jadi kepala daerah
Merdeka.com - Wali Kota Bogor, Bima Arya menggandeng Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama antar Komisi dan Instansi KPK, Dedie A Rachim, untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Bogor. Sebagai kompensasinya, Dedi mengundurkan diri dari KPK.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mendukung langkah Dedie tersebut. Menurutnya, dalam keikutsertaan Dedi dalam kontestasi Pilkada membawa perubahan pemerintahan dari sikap kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Mantan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan atau jasa Pemerintah (LKPP) itu juga menyebut, dukungan terhadap Dedi juga disuarakan pimpinan lainnya.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Kenapa Ketua KPU diberhentikan? Dalam sidang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada hari ini, Rabu (3/7), Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai Ketua KPU RI.'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Kenapa Dekan FK Undip diberhentikan sementara? Dirut RS Kariadi menerbitkan surat keputusan penghentian sementara Wisnu agar ia bisa berfokus dalam investigasi kasus kematian Dokter Risma.
-
Bagaimana MK memutuskan soal pengalaman kepala daerah? 'Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,' kata Ketua MK Anwar Usman.
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
"Pimpinan KPK setuju, merestui, dan mendukung agar bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih serta bebas KKN di kota Bogor," ujar Agus.
Sementara itu, Agus mengatakan 'izin pamit' Dedi dari KPK telah diutarakannya sejak jauh hari. Hanya hari ini, imbuh Agus, Dedi tinggal menuntaskan urusan administratif sebagai bentuk pengunduran dirinya dari komisi anti rasuah.
"Sudah sejak jauh hari, ini mungkin (penyelesaian) administrasinya," tukasnya. [rnd]
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif memberi pesan khusus agar Dedie. Salah satunya agar tetap menjaga integritasnya yang selama ini dipegang.
"Kepada Pak Dedie dipesankan, nilai-nilai integritas yang dijalankan selama di KPK harus dijalankan juga di luar KPK," tegasnya.
Pengunduran diri Dedie diyakini itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap kinerja KPK. Alasannya, banyak yang bisa menjalankan tugas yang selama ini dilakukan Dedie.
Sedangkan untuk penggantinya, akan dilakukan melalui sistem perekrutan internal maupun eksternal KPK.
"Seperti biasa akan dibuka pada internal atau eksternal yang memenuhi syarat," ucap Syarif.
Dedie menceritakan proses yang akhirnya membawanya terjun ke dunia politik mendampingi Bima Arya.
Dia menceritakan, awalnya Bima mengalami jalan buntu dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya sebagai wakil Wali Kota. Akhirnya Bima Arya memilih calon dari luar partai.
"Saya melihatnya mungkin ada beberapa yang deadlock ya. Nah kemudian karena tidak ada kesepakatan mungkin pak Bima sudah mengukur bahwa dukungan koalisi yang ada sudah mencukupi pak Bima untuk memilih seseorang tanpa berasal dari partai," kata Didie.
Ajakan Bima pada Dedie untuk bergabung dalam kontestasi Pilkada Kota Bogor datang belum lama ini. Bima menawari Dedie mengisi posisi calon Wakil Walikota Bogor. Namun saat itu Dedie menyarankan Bima agar meminta persetujuan partai pendukungnya terlebih dahulu.
"Kalau resminya belum terlalu lama artinya kepastian hanya minggu terakhir ini saja. Saya kan ditanya bersedia enggak jadi calon wakil walikota? Saya bilang kalau saya menyatakan bersedia, bukan kemudian partai akan menanyakan apakah menyetujui atau tidak. Nah Pak Bima bilang 'oke kalau gitu saya pastikan dulu'," jelas Dedie.
Akhirnya Dedie memutuskan menerima pinangan Bima Arya. Konsekuensinya, dia harus meninggalkan KPK. Dia punya pembelaan terkait keputusan pamit dari KPK demi politik. Dengan terjun langsung ke birokrasi, dia yakin bisa membantu menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.
"Saya pikir ini suatu hal yang sangat layak diperjuangkan untuk bantu gimana masyarakat harapannya terwujud. Artinya siapa tahu kita bisa menata birokrasi lebih baik. Makanya saya kan juga dalam proses pengunduran diri," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belakangan Anies dan PDIP dikabarkan siap menjalin kerja sama melawan calon lainnya.
Baca SelengkapnyaDia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca SelengkapnyaKPK menegaskan penarikan 10 jaksa itu tidak ada sangkut paut dengan perkara ditangani lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut keputusan MK itu membuat PDIP bisa mengusung calon Gubernur di Jakarta
Baca SelengkapnyaPilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca SelengkapnyaLewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD
Baca SelengkapnyaFirli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaDPR memastikan tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu meski Ketua KPU Hasyim Asy'ari dicopot.
Baca SelengkapnyaLemahnya pengawasan terhadap internal lembaga, dan dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum.
Baca Selengkapnya