Follow
Amdal dilakukan buat ketahui RTB layak atau tidak
Merdeka.com - Sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Forum Rakyat Bali Jakarta beberapa waktu lalu meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan proses Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terkait Revitalisasi Teluk Benoa (RTB) di Bali. Namun, pakar ekologi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menilai hal itu justru keliru.
Pasalnya, aturan perundang-undangan menyebutkan pengesahan Amdal dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses Amdal harus dilakukan agar diketahui secara legal apakah RTB yang akan dilakukan laik atau tidak.
"Amdal itu yang mengesahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan perundangan menyebutkan hal tersebut. Kalau ada yang minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hentikan proses Amdal, itu kurang pas," kata pria yang meraih gelar doktor di Marine Policy Kagoshima University, Jepang ini, Sabtu (26/9).
-
Mengapa eksekusi dihentikan? Ia mengatakan, pada pertengahan abad ke-19 hukuman itu sudah dihapus, diganti dengan hukuman gantung biasa.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Bagaimana cara pemerintah menghentikan investasi Temu di Indonesia? Perlu dicatat bahwa Temu bukan satu-satunya perusahaan yang menjadi target pemerintah. Budi Arie mengungkapkan bahwa Shein juga termasuk dalam daftar aplikasi yang ingin diblokir.
-
Apa yang ingin dihapus Bebizie di Tanjung Priok? Bebi ingin menghapus stigma negatif itu dengan mendekati generasi milenial melalui berbagai kegiatan sosial, seni, dan olahraga. 'Tentu saja, kami lebih fokus dalam pendekatan kepada generasi milenial. Sebab, yang paling berisiko adalah milenial itu sendiri,' kata Bebizie saat dijumpai di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin sore, 26 Agustus.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB ini menyatakan, jika secara kajian teknis dan sosial dikatakan layak, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhak mengeluarkan izin, begitu pun sebaliknya.
"Jadi, Amdal itu juga memuat pendapat masyarakat yang pro dan kontra. Karena itu menjadi bagian dari Amdal. Pendapat masyarakat menjadi bahan pertimbangan di Amdal," ujar Arif.
Karena itu, anggota Dewan Kelautan Indonesia ini menilai tidak pas jika ada pihak yang meminta proses Amdal dihentikan.
"Proses Amdal harus tetap berjalan, karena dari situlah bisa diketahui secara legal dan dapat dipertanggungjawabkan layak tidaknya pembangunan yang dilakukan," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Harusnya, sebelum menetapkan sebuah kawasan harus dilakukan studi dan penelitian mengenai tingkat bahayanya.
Baca Selengkapnya
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Baca Selengkapnya
Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.
Baca Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya
Laporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.
Baca Selengkapnya
IDI mengimbau Kemenkes tidak terburu-buru mengesahkan RPP Kesehatan
Baca Selengkapnya
CALS mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca Selengkapnya