Amien Rais: Kalau PAN hanya dikasih dua kursi, ini rangkulan maut
Merdeka.com - Setelah merestui Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintah, Amien Rais mulai bicara jatah kursi di kabinet. Bahkan dia menyebut kursi yang pantas diperoleh PAN.
"Ini masih koma kalau PAN hanya dikasih dua kursi, ini rangkulan maut," kata Amien di kantor DPP PAN Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/9).
Amien yang keras mengkritik Jokowi mengungkapkan alasan mengubah haluan politik. Dia menegaskan kepentingan bangsa merupakan yang utama dibanding kepentingan kelompok.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
"Saya katakan kita masuk ke pemerintahan Jokowi karena legitimasi sedang merosot terus ke bawah. Ketika kepercayaan masyarakat memudar, legitimasi menipis, ini riskan, risiko besar kalau tidak gabung," tuturnya.
Bahkan, Amien juga menyarankan Ketua MPR Zulkifli Hasan mengambil langkah strategis mengatasi persoalan bangsa. "Kalau perlu tak usah tunggu Jokowi, ketua MPR bisa undang dengan inisiatif 9 elemen supaya kita bisa bersama pikul beban nasional dengan berbagai tanggung jawab," jelasnya.
Menurutnya, kondisi saat ini butuh strategi khusus agar rakyat tidak semakin sengsara. "Kalau tidak ada niat bagus Jokowi-JK, mengerikan ekonomi kita. Jangan optimis Desember sudah meroket. Tolong masukan saya didengarkan," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amien Rais menilai, manuver yang dilangsungkan Jokowi dalam beberapa waktu belakangan juga sangat kentara. Menurutnya, Jokowi mementingkan dirinya sendiri.
Baca SelengkapnyaAmien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca SelengkapnyaCak Imin menanggapi permintaan agar waspada dengan Amien Rais Syndrome.
Baca SelengkapnyaAmien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli beserta simpatisannya menggeruduk KPK.
Baca SelengkapnyaAmien menilai ada pihak berupaya menjegal Anies, sehingga dukungan bakal dialihkan ke Prabowo.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Amien Rais dalam diskusi Tokoh Oposisi Anti-Mulyono yang digelar di Kawasan Menteng
Baca SelengkapnyaMardani percaya diri pasangan Anies dan Cak Imin bisa memenangkan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAmien meminta KPK bergerak dan tak pandang bulu dalam memberantas korupsi di era Jokowi.
Baca SelengkapnyaAda tren kenaikan survei AMIN di sejumlah lembaga.
Baca Selengkapnya"Nah khusus DKJ ini ada wacana kuat untuk mendorong Pak Ridwan Kamil," kata Sekjen PAN
Baca SelengkapnyaGerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca Selengkapnya