Amien Rais ogah buka identitas pejabat terima Rp 10 T dari reklamasi
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais enggan membeberkan siapa pejabat pemerintah yang disebutnya menerima Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi teluk Jakarta.
Mantan Ketua Umum PAN itu hanya mengatakan nantinya hal itu akan terbongkar dengan sendirinya.
"Nanti akan terbongkar sendiri," katanya sambil berlalu saat dikonfirmasi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (20/5) malam.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mendapatkan uang jajan Rp 10 juta? Devano menerima tunjangan bulanan sampai dengan Rp 10.000.000 dari orang tuanya.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang memberikan amplop Rp1 Miliar? Namun, ia mengakui bahwa acara tersebut menghasilkan keuntungan karena dua konglomerat memberikan amplop sebesar Rp1 miliar. Para dermawan besar tersebut adalah Tahir dari Bank Mayapada dan Prajogo Pangestu.
Seperti diketahui, Selasa (16/5) lalu, Amien mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Amien mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.
"Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun," katanya saat itu di acara seminar dengan tema "Stop Reklamasi Teluk Jakarta" di Ruang KK I Gedung DPR, Senayan.
Amien berharap proyek besar reklamasi tersebut segera dimoratorium. Sebab, reklamasi hanya menguntungkan segelintir pihak yakni para pengembang.
"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," katanya.
Dia pun bersyukur pasangan Ahok-Djarot kalah di Pilgub DKI Jakarta. Dengan demikian, kata dia, reklamasi teluk Jakarta benar-benar bisa dihentikan.
"Andai kata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, kasih napas dulu," kata Amien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengaku pihaknya belum mengetahui ucapan Amien Rais tersebut.
Seandainya ucapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu benar, Amien Rais dipersilakan melapor ke KPK.
"Kami selalu menegaskan kepada rakyat, seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Siapa saja yang mengetahui terdapat indikasi kasus korupsi maka silakan laporkan ke penegak hukum termasuk KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ketika berbincang dengan merdeka.com di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/5).
Febri menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan dan memberikan kesempatan dengan luas untuk Amien Rais segera melaporkan peristiwa tersebut ke KPK jika memang terbukti.
"Jelas kami akan tanggapi dan segera kami tindak jika memang terbukti apa yang beliau sampaikan tersebut, sampai saat ini kami memang belum mendengar pernyataan beliau," imbuh Febri.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat bersangkutan pun mengakui telah menerima sejumlah fee.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 3 orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum.
Baca SelengkapnyaNilai total dari keempat unit apartemen tersebut mencapai Rp2.144.000.000.
Baca SelengkapnyaKR mengklaim uang yang dimintanya pada AN untuk kepentingan adat dan budaya.
Baca SelengkapnyaMaqdir Ismail mengembalikan gepokan duit senilai Rp27 miliar ke Kejagung.
Baca SelengkapnyaAwal Bibi bekerja di Biro Hukum Kementan, dikatakan Rini bermula dari adanya permintaan untuk mentransfer uang dari seorang Staff Kementan bernama Agung.
Baca SelengkapnyaKejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.
Baca SelengkapnyaHarta Eddy Hiariej dilaporkan terakhir kali pada 2 Maret 2023.
Baca SelengkapnyaJaksa mengungkap penerimaan gratifikasi itu terjadi pada Juli 2010.
Baca SelengkapnyaTersangka disebut menerima sejumlah uang dari pelaku lainnya
Baca SelengkapnyaPenyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaIrwan Hermawan mengatakan untuk bantuan yang diberikan oleh Dito dan kawan-kawan itu dibutuhkan dana guna bantuan hukum, sebesar Rp27 miliar.
Baca Selengkapnya