Amien Rais tak boleh berpolitik dan serang Jokowi di Balai Kota DKI
Merdeka.com - Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra menyatakan Balai Kota harus dijaga netralitasnya dari sikap politik kekuasaan. Hal ini terkait dengan apa yang dilakukan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais dalam tasyakuran di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/4) kemarin.
"Balai Kota harus dipelihara netralitasnya sebagai simbol dari birokrasi pemerintahan," ujarnya kepada wartawan di Perpustakaan Nasional, Medan Merdeka Selatan, Rabu (25/4).
Menurutnya, Amien Rais telah menerapkan politik kekuasaan dengan membela kelompok politiknya sendiri dan merendahkan lawan politiknya. Azyumardi memandang sikap seperti itu yang dilarang dilakukan di kantor pemerintahan.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi melarang Kaesang? 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya,' kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
Dia menuturkan seharusnya ada sanksi oleh KPU, meski tidak mengetahui apa sanksi yang bisa menjerat Amien yang bukan terlibat sebagai kandidat langsung.
"Politik kekuasaan itu mendeskreditkan menyerang lawan politik tertentu, di sana kemudian membela kelompok politiknya sendiri. Itu yang tak boleh dilakukan. Itu harus dilakukan di tempat yang sudah ditentukan KPU," terangnya.
Begitu pula dengan pengajian-pengajian. Menurut Azyumardi, masjid dan pengajian tidak boleh memberikan pernyataan politik kekuasaan yang menyerang.
Sebab hanya akan memicu perpecahan. Dia menilai hal tersebut dapat merusak kesucian masjid dengan politik partisan seperti yang dilakukan Amien Rais.
"Dalam pembicaraan politik kekuasaan ini memakai ayat-ayat kitab suci yang ditafsirkan sekenanya sendiri. Misalkan ada partai Allah, partai setan kan enggak jelas partai Allah yang mana, partai setan yang mana, yang seperti ini menimbulkan perpecahan di masyarakat," kata dia.
Azyumardi memandang yang bisa dilakukan di Masjid atau pengajian, adalah apabila bicara nilai keadilan atau etika politik. Seperti, mengajak masyarakat untuk ikut pemilu dengan mengajak untuk memilih sesuai hati nurani.
"Misalnya bicara keadilan dalam politik, etika politik itu perlu disadarkan kepada masyarakat kewajiban politik sebagai warga negara ikut dalam pemilu memilih sesuai hati nurani itu boleh dilakukan di pengajian bahkan perlu dilakukan," kata dia.
Sebelumnya, Amien Rais dalam tasyakuran di Balai Kota kemarin, mengatakan pengajian-pengajian harus disisipi politik, melihat momentum tahun politik ini. Dia juga menyerang lawan politiknya, Joko Widodo dengan menunjuk foto presiden dan menyebut elektabilitasnya semakin menurun.
"Elektabilitasnya going down and down," kata mantan Ketua MPR itu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca SelengkapnyaAmien Rais menilai, manuver yang dilangsungkan Jokowi dalam beberapa waktu belakangan juga sangat kentara. Menurutnya, Jokowi mementingkan dirinya sendiri.
Baca SelengkapnyaAmien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAmien meminta KPK bergerak dan tak pandang bulu dalam memberantas korupsi di era Jokowi.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Amien Rais dalam diskusi Tokoh Oposisi Anti-Mulyono yang digelar di Kawasan Menteng
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaAmien Rais dan Rizal Ramli bersama rombongan mendatangi KPK
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaAmien Rais setuju sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya