Amnesty Internasional Nilai Pengendalian Demo Mahasiswa di DPR Tak Sesuai Perkap

Merdeka.com - Amnesty International Indonesia menilai, polisi menyalahi aturan standar operasional prosedur dalam pengendalian massa saat demo mahasiswa pada Selasa (24/9) kemarin. Tindakan polisi dinilai represif dan tak sejalan dengan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009.

"Sebelumnya polisi sudah keluarkan Perkap tentang pengendalian massa. Nah konteks pengendalian massa ini yang memang terjadi dinamikanya sejak kemarin itu tidak mampu dikelola oleh kepolisian," kata Manager Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri saat jumpa pers di kantor LBH, Jakarta, Rabu (25/9).

Puri menuturkan, polisi terburu-buru menyemprotkan water canon dan gas air mata. Mestinya, ada mekanisme yang dilalui saat membaca perkembangan situasi demonstran.

Mulai dari status hijau, artinya massa masih tertib. Kemudian, kata Puri, eskalasi masuk menjadi warna kuning yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan aparat bernegosiasi dengan para demonstran.

"Tapi polisi malah masuk kepada pengelolaan massa untuk berstatus warna merah," tambah Puri.

Puri mempertanyakan apa ukuran dari Kapolres Jakarta Pusat, Harry Kurniawan sebagai komandan kompi yang mengawal kepolisian dan Brimob mengambil status merah. Sehingga ada aksi penyemprotan water canon dan pelemparan gas air mata.

Menurutnya, kondisi demo berbeda ketika polisi menangani aksi di Bawaslu 21-23 Mei lalu. Kala itu, polisi melakukan negosiasi lebih dahulu meskipun akhirnya berujung ricuh.

"Di sini penting karena kita melihat standar penanganan aksinya cukup jomplang ketika kita membandingkan aksi 21-23 Mei 2019 untuk memprotes hasil keputusan pemilu. Ada standar yang berbeda, meski ujung-ujungnya berujung pada tindakan represif oleh pihak keamanan," tandasnya.