Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

AMSI: Keberadaan Aturan Soal Keterbukaan Informasi Publik Penting

AMSI: Keberadaan Aturan Soal Keterbukaan Informasi Publik Penting AMSI. istimewa ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menganggap kebutuhan terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik begitu penting. Hal ini mengingat tuntutan akan keberadaan jurnalisme yang lebih berkualitas. Peraturan itu merupakan instrumen pemenuhan hak atas informasi oleh badan publik.

Ketua Departemen Advokasi AMSI Nuruddin Lazuardi menyebut ada tiga prasyarat produk jurnalistik disebut berkualitas, yakni sumber terpercaya, informasi valid dan kecepatan.

"Saat ini jurnalisme yang berkualitas harus didukung oleh tiga hal ini, yaitu data valid, sumber terpercaya, dan muncul dengan cepat. Untuk mewujudkannya, maka keberadaan UU KIP sangat penting. Kenapa? UU inilah yang akan menjadi acuan agar data-data valid itu bisa didapatkan," kata Nuruddin dalam sebuah webinar, Kamis (25/3).

Orang lain juga bertanya?

Nuruddin mengatakan, dengan UU KIP maka sumber-sumber informasi kredibel bisa diakses dengan mudah oleh media. Dengan hadirnya Peraturan KIP diharapkan suatu lembaga akan dapat mengedepankan hak publik untuk mendapatkan informasi.

Nuruddin menerangkan ada empat karakter informasi publik yang bisa diakomodir oleh Peraturan KIP untuk bisa diakses publik. Pertama, adaptif, di mana informasi itu memang dibutuhkan dan cepat, yakni bisa dengan segera disampaikan ke masyarakat.

"Karakter KIP (kedua) karakter yang profesional. Ketika karakter tersebut sudah sesuai adaptif, cepat dan profesional, maka untuk menuju karakter trust yang bisa dipercaya masyarakat itu bukan hal yang susah," katanya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Baca Selengkapnya
Bertemu Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Perkembangan Regulasi 'Publisher Rights' di Indonesia
Bertemu Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Perkembangan Regulasi 'Publisher Rights' di Indonesia

Tanpa adanya regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif dari berita atau konten yang diambil oleh platform digital.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Sudah Teken Aturan Publisher Rights: Tenang, Kita di Pihak Media
Menkominfo Sudah Teken Aturan Publisher Rights: Tenang, Kita di Pihak Media

Regulasi ini akan memberi jaminan kepada media-media lokal maupun nasional.

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Publisher Rights Wujudkan Jurnalisme Berkualitas
Menkominfo: Publisher Rights Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Media saat ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat eksis.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Berita yang Baik Bukan Asal Viral dan Sensasional
Jokowi: Berita yang Baik Bukan Asal Viral dan Sensasional

Jokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.

Baca Selengkapnya
Fungsi Fakta dalam Berita yaitu Sebagai Kebenaran Informasi, Ini Penjelasannya
Fungsi Fakta dalam Berita yaitu Sebagai Kebenaran Informasi, Ini Penjelasannya

Fakta membantu memisahkan berita dari opini atau spekulasi, memberikan dasar yang kuat agar masyarakat dapat memahami situasi yang terjadi dengan benar.

Baca Selengkapnya
KPID DKI Tekankan Kemerdekaan Pers
KPID DKI Tekankan Kemerdekaan Pers

Dewan Pers mengadakan riset Indek Kemerdekaan Pers untuk Tahun 2023 secara nasional.

Baca Selengkapnya
Cara Menyusun Teks Berita dengan Benar, Ikuti Langkah-Langkahnya
Cara Menyusun Teks Berita dengan Benar, Ikuti Langkah-Langkahnya

Menyusun teks berita adalah salah satu keterampilan penting dalam dunia jurnalistik.

Baca Selengkapnya
Sahroni Desak Penegak Hukum Tingkatkan Perlindungan untuk Insan Pers
Sahroni Desak Penegak Hukum Tingkatkan Perlindungan untuk Insan Pers

Kejagung dan Dewan Pers memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi jurnalis dari kekerasan dan intimidasi.

Baca Selengkapnya