Amukan Bupati Boltim ke Menteri Agar Rakyat Tak Kelaparan

Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk dan mengumpat kata kasar kepada menteri. Dia kesal aturan yang berbelit dan terlalu birokratis mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga dari pemerintah pusat.

Dalam video berdurasi dua menit lebih itu, Sehan mengatakan para menteri mempersulit pembagian BLT kepada rakyat yang terdampak Covid-19. Dia bahkan sampai mengumpat dengan kata-kata kasar. Kata dia, rakyat sudah kelaparan dan membutuhkan kehadiran negara.

"Mau dapat BLT, BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening, ini lah, ini lah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri masih ngeyel semua," ucapnya.

Sehan Landjar mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja.

"Rakyat minta seliter beras, dia tunggu BLT tetapi BLTnya kapan? Bahkan ada yang bilang kasih saja beras 5 kg, biar enggak usah BLT. Kita sudah mau makan sekarang," kata dia.

Sehan menceritakan, sejak tanggal 23 April 2020, ia sudah turun langsung ke lapangan melihat kondisi rakyatnya. Ia juga sudah menggelontorkan 300 ton beras tahap pertama untuk 2.000 KK (Kepala Keluarga). Namun, dari ribuan rakyatnya ada yang tak bisa menerima bantuan beras tersebut karena terganjal aturan BLT.

Berdasarkan aturan, warga yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT atau PKH tak bisa mendapatkan bantuan lain. Akibatnya, sejumlah warga mendatangi rumah Sehan sambil menangis. Warga meminta bantuan beras satu liter.

"Ada tiga orang ibu-ibu menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima BLT. Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia enggak boleh dapat karena harus nunggu BLT. Sekarang BLT-nya mana? Mana? Lama. Sementara rakyat kita kan kelaparan," kata Sehan kepada merdeka.com, Minggu (26/4) malam.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, berdasarkan data yang dikantonginya sebanyak 4.700 KK di wilayahnya masuk daftar penerima BLT. Untuk mendapatkan BLT, mereka harus mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, di antaranya membuat rekening melalui Bank Sulawesi Utara.

Sementara pembuatan rekening untuk 4.700 KK membutuhkan waktu lama, sekitar 3 bulan.

"Harus buka rekening ini lah, buka rekening itu lah, mesti catat ini, penuhi 14 kriteria. Ini mau bantu orang apa cari nama? Kenapa pemerintah pusat dalam situasi negeri seperti ini rakyat kita disuruh menunggu?" ujarnya.

Di tengah pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah pusat mempermudah mekanisme pencairan BLT. Pemerintah pusat juga perlu berdialog dan memberikan diskresi kepada pemerintah daerah agar pembagian BLT kepada warga dipercepat.

"Kalau takut, khawatir para bupati nanti garong, loh suruh kawal saja sama KPK.

PAN Membela

PAN menilai wajar sikap kadernya, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar, yang mengamuk karena mekanisme pencairan bantuan langsung tunai sulit. Video kemarahan Sehan viral di sosial media.

Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan, ada niat dan keinginan baik dari Sehan dari kemarahannya tersebut.

Saleh mengatakan, Bupati Boltim tengah mendengar aspirasi dan tuntutan masyarakat di daerahnya. Namun, keinginan untuk membantu masyarakat itu terganjal birokrasi.

"Kelihatannya ada desakan kepada bupati sebagai kepala daerah untuk segera mempercepat pencairan BLT. Tetapi, itu tidak bisa dikerjakan begitu saja. Dia harus mentaati aturan yang ditetapkan oleh kementerian dari Jakarta," kata Saleh kepada wartawan.

Menurut Saleh, keluhan Bupati Boltim harus didengar oleh pemerintah pusat. Anggota Komisi X DPR ini menilai, keluhan serupa tengah dialami kepala daerah di tengah situasi sulit akibat darurat Covid-19.

"Saya yakin, bupati dan walikota lain juga dihadapkan dengan masalah yang sama. Cuma, yang terekam ketika bersuara hanya bupati Boltim. Semoga saja, suaranya ini bisa didengar dan bisa mempercepat proses pencairan bantuan yang dibutuhkan masyarakat," kata Saleh.

Saleh mengatakan, kendati demikian cara penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara lebih baik. Gaya marah Bupati Boltim itu, kata dia memang khas individunya.

"Tapi beliau kan orang Sulut. Saya kenal beliau ini. Ya, agak mirip dengan orang Medan. Suaranya agak keras. Namun maksudnya kan baik. Harus dipahami dari maksud dan tujuannya ketika bicara itu," kata dia.

DPR Soroti Koordinasi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyoroti kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pendistribusian bantuan sosial."Setahu saya, antara Kementerian Sosial dengan para kepala daerah telah ada koordinasi tentang program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bansos Tunai, terutama data penerima manfaat dari program-program tersebut," kata dia, kepada merdeka.com."Soal PKH, seharusnya minggu lalu telah dicairkan untuk bulan April ini. Program yang lain seperti Kartu Sembako dan Bansos Tunai saat ini sedang dlm proses pencairan," lanjut dia.Menurut dia, sejak awal, Komisi VIII sudah mengingatkan pemerintah agar pendistribusian program perlindungan sosial ini dilakukan dengan penerima yang tepat sasaran. Karena itu, pihaknya selalu menyampaikan agar koordinasi dengan pemerintah daerah, kepala desa dan RT/RT sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data itu dilakukan agar tepat sasaran.

Mensos Menaggapi

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Dia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19."Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini," kata Juliari kepada merdeka.com.Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat."Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional," ujarnya.Juliari meminta Sehan Landjar mempelajari kembali Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat Edaran tersebut dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 April 2020."Tolong sampaikan ini (Surat Edaran) ke yang bersangkutan (Sehan Landjar). Dan kalau yang bersangkutan tidak setuju, silakan saja kirim surat ke KPK, tembusan ke kami-kami," tegasnya.