Anak buah ketangkap KPK, Menteri Eko minta Kemendes diaudit ulang

Merdeka.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dilakukan dengan wajar dan jangan ada yang ditunda-tunda. Eko mengaku sudah meminta hal itu kepada bawahannya.

"Nah yang saya minta sampai saya bikin kick off meeting tahun lalu, untuk kita bisa menjadi WTP adalah semuanya dilakukan dengan wajar saja jangan ada yang ditunda-tunda, nyatanya bisa WTP kan," kata Eko di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Senin (29/5).

Menurut Eko untuk mendapatkan opini WTP itu banyak melibatkan banyak orang. Jadi tidak mungkin bisa mempengaruhi satu atau dua orang saja untuk mengubah mendapatkan opini WTP.

"Dan proses WTP itu kan diaudit dari auditor sampai banyak orang terlibat di situ jadi enggak mungkin kita bisa mempengaruhi satu dua orang untuk bisa mengubah opini. Itu angka-angka tidak bisa dibohongi," kata Eko.

Eko melanjutkan, untuk mendapatkan opini WTP pihaknya tidak perlu melakukan suap karena Kemendes sudah berusaha bekerja keras. Eko mengklaim di Kemendes jauh lebih gampang daripada di perusahaan.

"Saya kadang-kadang bingung ya kenapa WTP itu dijadikan sesuatu yang susah. WTP itu asal kita melakukan dengan wajar, tidak pernah telat dalam pencatatan harusnya bisa jadi WTP," ujar Eko.

Eko pun meminta Kemendes diaudit kembali jika memungkinkan agar masyarakat percaya hasil yang didapat adalah opini WTP atau tidak.

"Saya tidak tahu aturannya memungkinkan atau tidak, kalau bisa direaudit saya sarankan untuk direaudit lagi, supaya masyarakat lebih percaya bahwa WTP atau enggak. Kalau enggak juga jangan ditulis WTP saya juga enggak masalah," kata Eko.