Anas bantah ikut campur pengangkatan Irman jadi Dirjen Dukcapil
Merdeka.com - Anas Urbaningrum membantah turut campur dalam pengangkatan Irman, terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, sebagai Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Bantahan Anas disampaikan saat menjadi saksi sidang korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.
"Tidak pernah. Apalagi bicara struktur personalia Kemendagri," ujar Anas, Kamis (23/11).
Mantan ketua umum Partai Demokrat itu juga membantah ada pembahasan khusus dengan Gamawan Fauzi terkait proyek senilai Rp 5,9 Triliun itu. Meski dia tidak menampik pernah bertemu dengan Gamawan saat ada rapat Partai Demokrat di Cikeas.
-
Kenapa PDIP Jabar akan mendaftarkan Anies? 'Tentunya semuanya yang berderar hari ini masih menunggu kepastian tentang keberangkatan dari pasangan ini untuk menuju ke KPUD Jabar,' ucapnya. '95 persen (usung Anies-Ono)' imbuh dia.
-
Dimana Anies-Cak Imin mendaftar ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Kenapa Anies-Cak Imin datang ke KPU? 'Ini sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Karena itulah kami bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin,' kata Anies.
-
Apa yang dilakukan Anies-Cak Imin sebelum ke KPU? Anies-Cak Imin menumpang mobil jeep Land Rover berwarna putih berpelat nomor (nopol) B 8165 JH meninggalkan kantor DPP Nasdem pada pukul 08.25 WIB.
-
Apa yang menurut Anas Urbaningrum tentang penjegalan capres? “Menurut saya tidak ada satu pun capres atau bacapres yang dijegal. Menurut saya artinya dijegal dengan cara yang tidak lazim, menurut saya tidak ada,“ kata Anas di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).
-
Bagaimana PDIP mengetahui ada yang jegal Anies? Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu (28/8). Hingga Kamis (29/8) sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.Pengurus PDIP di Jabar sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.'Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,' kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
Anas pun menyindir pihak yang mengatakan dirinya ikut campur atas pengangkatan Irman sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri.
"Saya sekali ketemu Pak Gamawan di Cikeas dan tidak mungkin sata mengganti stafnya atau dirjennya. Hanya orang yang agak miring minta ganti (pihak di luar Kemendagri ikut campur) Dirjen," ujarnya.
Dia pun mengklaim tidak mengenal sosok Mustoko Weni, anggota Komisi II DPR. Sementara pada persidangan sebelumnya, Muhammad Nazaruddin mengatakan Anas bertemu dengan Gamawan Fauzi dan Mustoko Weni. Pertemuan itu membahas agar Irman diangkat menjadi Dirjen Dukcapil Kemendagri.
"Waktu itu memang Mustoko Weni, Mas Anas (Anas Urbaningrum) ketemu dengan Mendagri (Gamawan Fauzi) itu disampaikan supaya Pak Irman (menjadi Dirjen Dukcapil). Dianggap Pak Irman lebih baik mengurus e-KTP," ujar Nazar saat memberikan kesaksiannya, Senin (20/11).
Nazar menambahkan, sebelum pembahasan dan pengerjaan proyek e-KTP, Andi kerap kali ikut serta pada setiap pertemuan yang membahas proyek tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan di beberapa tempat dan dihadiri pihak yang berkaitan dengan proyek e-KTP, semisal Komisi II DPR sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca SelengkapnyaBahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.
Baca SelengkapnyaAnggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta itu pun beranggapan semua upaya dia wara-wiri untuk bisa maju di Pilgub 2024 sebagai perjalanan spiritual.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan acara Anies oleh Bey Machmudin.
Baca SelengkapnyaMantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaDemokrat meradang penunjukkan Cak Imin sebagai cawapres Anies dilakukan sepihak tanpa melibatkan partainya.
Baca SelengkapnyaNasDem mengklaim sudah membangun komunikasi dengan Demokrat sebelum menetapkan Cak Imin cawapres Anies, namun tak direspons.
Baca SelengkapnyaAnies dan DPP PDIP berkomunikasi secara intens saat masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada Selasa (27/8).
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai, Anies telah mengkhianati partainya buntut penunjukkan Cak Imin sebagai cawapres.
Baca SelengkapnyaAnies membeberkan deretan intervensi kekuasaan dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPD Demokrat Jawa Tengah kecewa dengan keputusan rencana duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya