Anggaran 7 proyek pembangunan di DPR Rp 1,6 triliun
Merdeka.com - Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Wiratno menyebut 7 proyek pembangunan Gedung DPR akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Ketika kita merancang sesuatu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tahu ahlinya itu dari Kementerian PU. Jadi angka itu dari Kementerian PU Rp 1,6 triliun," kata Djaka saat dihubungi, Kamis (20/8).
Untuk angka yang terbilang fantastis tersebut, Djaka berujar, hal itu nanti dibahas bersama pemerintah.
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
-
Bagaimana cara menghitung kehadiran anggota DPR? “Oh tadi disebutkan oleh Pak Lodewijk (Wakil Ketua DPR) yang memimpin, disebutkan berapa orang yang izin, berapa orang yang hadir,“ kata Puan, kepada wartawan, usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/7).
-
Dimana lokasi Kilangan? Konon, saat itu sudah ada pabrik gula dengan teknologi sederhana di wilayah Banten Lama bernama Kilangan.
-
Siapa yang mengelola Kilangan? Produksi gula masa Kesultanan Banten banyak dipegang oleh warga Tionghoa. Mereka lah yang kebanyakan memiliki ruang kilangan untuk memeras tebu menjadi air kilang.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Dimana 'berapa' digunakan? Kata tanya 'Berapa' digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, atau skala suatu hal.
"Angka dari PU itu yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah," jelas Djaka.
Djaka menjelaskan, 7 proyek yang rencananya akan dibangun itu yakni museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Djaka beralasan, pembangunan Kompleks Parlemen yang modern ini sangat diperlukan. Sebab, gedung yang ada saat ini sudah tak lagi memadai. Menurut dia, setiap tahunnya jumlah tenaga ahli bertambah. Namun fasilitas tidak mengalami peningkatan.
"Saat ini kan seperti Gedung Nusantara I itu kan over kapasitas, dan juga harus ada penataan agar lebih nyaman dan aman," tandas Djaka.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak mengetahui selak beluk anggaran yang akan dihabiskan untuk membangun 7 proyek gedung DPR. Walaupun bertindak sebagai ketua tim pembangunan tersebut, dia menyatakan pemegang anggaran sepenuhnya berada di Sekjen DPR.
"Beneran terus terang saya enggak tahu. Itu angka-angka domainnya Sekjen, ya kan sebagai penguasa pengguna anggaran. Kita kan ini hanya ngomong idenya saja," kata Fahri. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaTotal anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnya