Follow
Anggaran BNPT tahun 2019 Rp 699 M, dikurangi Rp 155 M dari usulan Rp 836 M
Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapat pagu anggaran indikatif tahun 2019 sebesar Rp 699.598.337.000. Jumlah ini dikurangi sekitar Rp 155 miliar dari usulan sebesar Rp 836 miliar lebih.
Hal ini disampaikan Kepala BNPT, Suhardi Alius saat rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (7/6).
Dari anggaran tersebut, alokasi terbesar untuk administrasi dan SDM mencapai Rp 385.270.861.000. Sedangkan bidang pencegahan hanya dianggarkan Rp 146.982.737.000. Sementara bidang penindakan, bidang kerjasama internasional, dan pengawasan internal dianggarkan masing-masing Rp 117.193.638.000, Rp 47.626.145.000, dan Rp 2.524.956.000.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa saja target Said Abdullah dalam RAPBN 2025? Beberapa pandangan Banggar DPR kata Said untuk membuat pemerintah memiliki kelonggaran dalam sektor keuangan ini adalah, pertama, mengusung target pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 – 5,5 persen. Kedua tingkat inflasi 1,5 - 3,5 perse. Kemudian yang ketiga nilai tukar Rp/USD Rp. 15.300-15.900. Ke empat Yield SBN 10 tahun 6,9 – 7,2 persen. Kelima harga minyak mentah Indonesia 75-80 USD per barel. Ke enam lifting minyak bumi 580-605 ribu barel dan Lifting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel.
Suhardi mengatakan awalnya anggaran yang dikurangi sebesar Rp 155 miliar lebih akan digunakan untuk penambahan formasi jabatan dalam struktur BNPT. Dia juga menyampaikan kebutuhan anggaran yang belum terakomodir dalam pagu indikatif tahun anggaran 2019 ialah Pusat Deradikalisasi dan Pusat Pengendalian Krisis sebesar Rp 108.252.228.000.
Suhardi merincikan anggaran Rp 108,2 miliar itu untuk pengadaan peralatan Pusat Pengendalian Krisis sebesar Rp 52.294.450.000, pengadaan peralatan Balai Latihan Kerja Pusat Deradikalisasi sebesar Rp 25,5 miliar, pengadaan furniture Gedung Pusat Pengendalian Krisis sebesar Rp 18.750.000.000, dan untuk efektivitas pelaksanaan Satgas Cegah sebesar Rp 15.707.778.000.
Selain itu juga untuk perubahan struktur organisasi dan perubahan fungsi baru setelah revisi UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebesar Rp 18 miliar. Pagu anggaran indikatif yang dialokasikan untuk BNPT pada 2019 lebih kecil dibandingkan 2017. Pada 2017, BNPT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 724.959.368.000.
Anggota Komisi III, Arteria Dahlan menyampaikan sebelum BNPT meminta tambahan anggaran agar berkoordinasi dulu dengan pihaknya. BNPT juga, lanjut Arteria, harus menyampaikan juga target-target serta capaian sebelumnya.
"Kalau mau minta anggaran ngomong dulu maunya apa. Target capaiannya apa," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca Selengkapnya
Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca Selengkapnya
Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
APBN pada bulan Oktober mengalami defisit Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya