Anggaran defisit, Komisi IV DPRD Kaltim malah pelesir ke Tiongkok

Merdeka.com - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur saat ini tengah bepergian ke China selama sepekan. Keberangkatan mereka menuai pertanyaan, sekaligus sorotan, lantaran dilakukan di tengah defisit APBD Kaltim 2016, yang nilainya mencapai Rp 1,8 triliun.

Keterangan diperoleh, keberangkatan mereka berlangsung pada 16 hingga 22 April 2016. Legislator itu mengklaim keberangkatan mereka tanpa menggunakan dana APBD Kaltim, melainkan dengan merogoh kocek pribadi. Belum diketahui maksud dan tujuan mereka melancong ke negeri tirai bambu itu.

Tidak hanya komisi IV, sejumlah anggota komisi III DPRD Kaltim dan unsur pimpinan DPRD, juga ikut serta rombongan. Beberapa di antaranya, ada membawa keluarga, dengan keberangkatan sejak Jumat (15/4) sore lalu.

"Berangkat ke Cina, tapi tidak pakai APBD," kata sumber merdeka.com di DPRD Kaltim, Rabu (20/4).

Salah seorang anggota komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Adam, ketika dikonfirmasi enggan memberikan penjelasan, terkait keberangkatan sejawatnya ke Tiongkok. Dikonfirmasi berulangkali melalui telepon selulernya, dia tidak menjawab, melainkan hanya mengirimkan pesan singkat.

"Kalau informasi masalah ke Cina, saya sudah jelaskan sama wartawan lain. Terima kasih," kata Adam kepada merdeka.com.

Pegiat kebijakan publik dari kelompok kerja (Pokja) 30 Kalimantan Timur, Carolus Tuah mengatakan, keberangkatan anggota parlemen itu ke Cina yang tidak jelas tujuannya dan diklaim tanpa menggunakan APBD, justru menimbulkan pertanyaan.

"Anggota DPRD teriak-teriak defisit anggaran, anggaran mereka dipangkas ini dan itu, tapi mereka justru ke Cina. Itu menunjukkan mereka sedang jalan-jalan, bukan aktivitas kedewanan. Lantas apa tugasnya mereka sebagai wakil rakyat?" kata Tuah.

"Ke Cina itu agenda resmi atau tidak? Kalau itu perjalanan dinas, itu uang pribadi mereka, pasti diganti, direamburse. Di sisi lain, kalau mereka cuma jalan-jalan saja, ya ngaco saja jadi anggota dewan begitu kan?" lanjut Tuah.

Diketahui, defisit APBD Kaltim mencapai Rp 1,8 triliun, di antaranya disebabkan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal itu juga berimbas pada penundaan belanja 35 persen pada SKPD tahun ini.

SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim diminta menunda Belanja Langsung (BL) pada kegiatan tidak menyentuh pelayanan publik, atau belanja tidak secara langsung mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).