Anggaran Densus Tipikor Rp 2,6 T, Kapolri sebut gaji sama dengan penyidik KPK

Merdeka.com - Polri tengah merampungkan pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah terkait pembentukan Densus Tipikor, termasuk soal anggaran.

Setelah dihitung, anggaran operasional yang dibutuhkan mencapai Rp 2,6 triliun. Anggaran itu dibagi menjadi 3 bagian yakni belanja pegawai, modal dan barang. Untuk belanja pegawai, anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji 3560 personel sekitar Rp 786 miliar.

Tito menginginkan anggota Densus Tipikor sama dengan gaji anggota KPK. Kemudian, belanja barang sekitar Rp 359 miliar serta belanja modal sebesar 1,55 triliun untuk membuat sistem, kantor serta pengadaan alat.

"Sehingga anggaran setelah kita hitung belanja pegawai 3560 personel mencapai 786 miliar. Belanja barang yakni untuk operasional lidik, sidik dan lain-lain sebesar Rp 359 miliar," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

"Sedangkan belanja modal sebesar Rp 1,55 triliun termasuk untuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, surveilance, penyidikan, dan lain-lain. Kemudian totalnya mencapai 2,6 triliun," sambungnya.

Tito mengaku telah berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Densus Tipikor. Polri mengajukan permohonan agar bisa mempresentasikan konsep Densus Tipikor dalam rapat kabinet terbatas.

"Kami sudah mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menyampaikan paparan dalam rapat kabinet terbatas yang diikuti oleh Kementerian lembaga lainnya. Ini sedang kami tunggu waktunya," ujar Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta dukungan kepada Komisi III untuk menyurati pemerintah agar mempercepat pembentukan dan anggaran Densus Tipikor.

Kami memohon kepada Komisi III terkait pembentukan Densus Tipikor ini pertama untuk Pemerintah agar mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor. Termasuk kemungkinan bersurat," tambahnya.

Namun, menurutnya, yang terpenting adalah koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. Polri terus mendorong agar Kejaksaan Agung mau bergabung dalam Densus Tipikor agar penanganan korupsi bisa dilakukan satu atap.

"Kami sebetulnya sudah siapkan tempat untuk satu atap dengan eks Polda Metro Jaya. Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga tidak bolak-balik," tukasnya.