Follow
Anggaran dipotong, Polri disarankan serius berantas korupsi
Merdeka.com - Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Polri guna membahas RAPBN-P 2016, anggota Komisi III Wenny Warou mengimbau agar Polri memprioritaskan anggaran untuk penyidikan tindak pidana korupsi.
"Kami inginkan agar anggaran penyidikan tindak pidana korupsi itu harus diprioritaskan, karena ini penting," ujar Wenny di DPR RI Senayan, Rabu (8/6).
Politikus Gerindra ini mengatakan, prihatin dengan penghematan atau pemotongan anggaran Polri sebesar Rp 1,56 triliun, karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja pihak kepolisian tersebut secara kelembagaan.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
"Saya beri contoh misalnya, apa ngejar (kelompok teroris) Santoso ini uangnya harus dipotong?" ujar Wenny.
Menurutnya, walaupun penghematan anggaran itu dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2016, namun baginya justru Inpres itulah yang tidak mendetail dalam melihat kebutuhan para pengguna anggaran.
"Pertanyaan yang mendasar buat kami adalah, apa latar belakang keluarnya instruksi presiden Nomor 4 tahun 2016 ini?" pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca Selengkapnya
Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca Selengkapnya
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca Selengkapnya
KPK telah menetapkan SW sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar.
Baca Selengkapnya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
KPK bahkan sempat gagal untuk melakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca Selengkapnya
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnya
Hal ini lah yang terungkap dalam persidangan kedua dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa mantan bupati Sidoarjo
Baca Selengkapnya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya
Prabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.
Baca Selengkapnya
Terkait rencana tersebut, Partai Golkar menunggu realisasi atas konsep tersebut.
Baca Selengkapnya