Anggaran kesehatan naik, distribusi KIS & BPJS meningkat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan anggaran sektor kesehatan meningkat pada tahun ini. Supaya, tujuan promotif, preventif hingga kuratif di bidang kesehatan bisa tercapai.
"Saya minta dipastikan anggaran sektor kesehatan dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan yang signifikan," ujar Jokowi saat memberikan pengantar rapat terbatas terkait pembiayaan BPJS Kesehatan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (9/11).
Namun, yang lebih penting dari itu, kata Jokowi, kementerian terkait harus bisa memastikan rakyat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Berdasarkan data yang diperoleh Jokowi, tertanggal 1 November 2106, jumlah peserta BPJS kesehatan telah mencapai 170.239.000.
-
Siapa yang mendapat manfaat JKN-KIS? Wanita yang sedang mengisahkan pengalamannya itu adalah Daeng Nurlia. Pada Rabu, 23 Mei 2018, ia berbagi penggalan hidupnya di Istana Negara, karena diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nurlia, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, hadir sebagai salah satu penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
-
Apa manfaat dari BPJS Kesehatan? 'Dengan memastikan penganggaran, pendaftaran, pembayaran iuran dan kepatuhan dukungan Program JKN. Melalui Sumatera Selatan Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat) harapannya dapat memberikan akses layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN,' ujar Ghufron.
-
Apa yang BPJS Kesehatan tawarkan? BPJS Kesehatan telah menghadirkan empat jenis layanan skrining yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan? “Upaya transformasi mutu layanan juga terus kami digaungkan. Komitmen kami adalah menghadirkan wajah baru pelayanan yang lebih mudah, cepat dan setara. Misalnya, lewat DIANI ini, kami juga menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Peserta JKN maupun masyarakat umum bisa mengakses pelayanan administrasi JKN, seperti pendaftaran peserta, mengubah lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), mengubah ada kepesertaan, meminta informasi, hingga menyampaikan pengaduan,“ kata Siruaya.
-
Siapa yang dapat fasilitas BPJS? Yang menarik, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini digunakan untuk membantu warga setempat yang bekerja di sektor non formal seperti pertanian dan pedagang.
Sedangkan total pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat tahun 2015, baik di puskesmas, poliklinik maupun rawat inap sudah mencapai 146 juta.
"Untuk itu kita harus kerja keras pastikan distribusi KIS merata sehingga seluruh rakyat bisa dapatkan akses di bidang kesehatan. Serta memastikan rakyat yang sudah memiliki KIS mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yang berkualitas," ujarnya.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Jokowi mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah tidak jalan sendiri-sendiri. Jokowi meminta agar saling berkoordinasi dengan pembagian kerja yang jelas.
"Misalnya pemda harus ikut mengambil tanggung jawab, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, terutama di tingkat primer," ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar ada pembenahan manajemen pelayanan kesehatan, tata kelola pelayanan yang transparan dan akuntabel.
"Saya harapkan BPJS kesehatan terus memperbaiki manajemen pelayanan, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPJS Kesehatan juga terus berbenah melakukan perbaikan layanan dari masa ke masa.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaKinerja BPJS Kesehatan lebih baik dibandingkan jaminan kesehatan sosial yang ada di berbagai negara.
Baca SelengkapnyaHingga 1 September 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 277 juta jiwa atau 98,67% dari total penduduk Indonesia.
Baca SelengkapnyaBiaya kesehatan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaSaat ini Indonesia membutuhkan tabel mortalitas yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.
Baca SelengkapnyaPrestasi Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan pernah menjadi sorotan tajam karena terjadi defisit anggaran. Belum lagi soal pelayanan untuk peserta BPJS di rumah sakit.
Baca Selengkapnya