Follow
Anggaran revolusi mental Rp 172 miliar hamburkan uang negara
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut Anggaran Revolusi Mental Rp 172 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2015 merusak mental. Sebab, pengeluaran dana dalam APBN tersebut tidak jelas peruntukannya.
"Itu dana yang belum jelas peruntukannya, revolusi mental bagaimana," ungkap Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Apung Widadi, di kantor Seknas Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).
Lebih lanjut Apung menjelaskan dana tersebut direncanakan akan dikelola oleh Kementerian Sosial. Apung menduga dana tersebut hanya digunakan untuk seminar, sosialisasi, dan komunikasi publik.
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
"Saya menduga itu cuma menghamburkan negara, padahal beberapa waktu lalu Menteri Anis Baswedan mengaku kesulitan biaya untuk memperbaiki sekolah yang rusak," lanjut apung.
Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebanyak 149.552 ruang kelas di SD dan SMP yang rusak. Jika diasumsikan untuk perbaikan, maka setiap ruang kelas membutuhkan sekitar Rp 100 juta. Sehingga total dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 149,5 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Apung menganggap Presiden Joko Widodo telah mengingkari nawacita pro rakyat. Sehingga anggaran dana revolusi mental tersebut harus dibatalkan.
"Fitra menuntut dana revolusi mental dibatalkan, karena itu malah merusak mental," tutup Apung.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Suharso mengaku melihat anggaran stunting malah digunakan untuk anggaran revolusi mental justru dibelikan motor trail.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca Selengkapnya
Suharso mengatakan, kementeriannya tidak bisa mengontrol secara rinci terkait anggaran yang terpakai dalam program-program pembangunan nasional.
Baca Selengkapnya
Bappenas mengaku heran anggaran dengan pos program revolusi mental digunakan untuk memberi kendaraan bermotor yang disinyalir untuk jalan-jalan.
Baca Selengkapnya
Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca Selengkapnya
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Menurut Dahnil, informasi Anies tersebut menyesatkan publik.
Baca Selengkapnya
Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca Selengkapnya