Anggota DPR: 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Siapa Tanggung Jawab?

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyoroti masalah 21 juta data ganda penerima bantuan sosial. Menurutnya, Kemensos harus mengevaluasi betul mengapa data tersebut bisa bermasalah.

"Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa. Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?" katanya, Senin (3/5).

Menurutnya, Kemensos sejak dijabat Menteri Sosial Khofifah sudah memiliki program satu pintu data kemiskinan. Selanjutnya, ada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Saleh mempertanyakan mengapa masih ada data salah meski sudah ada DTKS.

"Kalau tidak salah, sejak ibu Khofifah sudah ada program satu pintu data kemiskinan. Yaitu, data yang diolah oleh Kemensos. Lalu sekarang, ada yang disebut DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Apa itu DTKS? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?" tuturnya.

Dia bilang, kesalahan data ini tak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial saat ini. Seperti pemberian bantuan PKH, pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI serta program bantuan sosial lainnya.

"Data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut? Menteri sosial harus memaparkan uraian data itu. Termasuk relevansinya dengan program lainnya. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN kita. Kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat," ujarnya.

Saleh menambahkan, bahwa ia sudah mengikuti soal pendataan ini sejak 2017. Mestinya dia berharap, pendataannya semakin bagus. Tapi, kini justru makin tidak jelas.

"21 Juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi, kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name, by address," pungkasnya.

Risma Ungkap Data Ganda

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mensos Tri Rismaharini menyebut, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bansos.

"New DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21.000.156 data yang kita tidurkan," kata Risma pada konpers daring, Rabu (21/4).

Penertiban data ganda ini telah dikoordinasikan dengan KPK hingga kepolisian. Untuk penambahan data baru, pihaknya akan meminta data dari pemerintah daerah.

"Kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan Kepolisian, kami menidurkan data 21.000.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita minta usulan dari daerah untuk usulan baru," ujarnya.

Risma memastikan new DTKS akan terus update data dan memilah apakah masih ada data ganda dan menyeleksi data yang perlu diperbarui apabila penerima bansos meninggal dunia.

"Biasanya Kita menguapdate minggu pertama dan minggu kedua. Karena kami butuh proses administrasi, minggu ketiga, supaya bank bisa menyalurkan di minggu keempat. Jadi kenapa kita butuh tiap bulan updatingnya karena ada yang meninggal dan sebagainya," ucapnya.

Ke depan, lanjutnya, masyarakat bisa memantau langsung data penerima bansos lewat laman resmi New DTKS http://cekbansos.kemensos.go.id.