Anggota DPR Cerita Sejarah Warga Tinggali Tanah Merah Dekat Depo Pertamina Plumpang

Merdeka.com - Insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, pada Jumat, 3 Maret 2023 menimbulkan polemik baru. Salah satunya mengenai permasalahan legalitas lahan Tanah Merah yang kembali menjadi sorotan.

Pertamina ingin membebaskan lahan permukiman warga karena masuk zona berbahaya. Sementara, warga tetap ingin tinggal karena mengantongi IMB yang diberikan di era Gubernur DKI Anies Baswedan. Padahal, kebanyakan pemilik IMB bangunan tidak dibarengi dengan sertifikat tanah.

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan sejarah panjang perjalanan Tanah Merah menjadi tempat permukiman warga yang berdekatan dengan Depo Pertamina Plumpang.

Dia menjelaskan, wilayah tersebut awalnya merupakan rawa-rawa dan sawah, yang mana dalam planning kota di zaman Belanda daerah tersebut tidak termasuk daerah yang memang akan dibangun.

Sebab, sekitaran tempat terdapat penampungan air, karena ada beberapa sungai yang melintas di sepanjang daerah itu. Namun, pada tahun 1970 mulai adanya pembangunan karena sekitaran rawa dan sawah dilakukan pengurukan tanah.

"Antara peta topograf tahun 1911 sampai 1950-an tidak ada perkembangan pembangunan sama sekali di daerah situ. Tetap jadi daerah rawa dan sawah. Barulah pada tahun 1970-an mulai dibangunlah daerah tersebut, 1970-an pertengahan. Baik itu Depo Pertamina maupun perumahan-perumahan yang kemudian perumahan-perumahan ini menguruk lahan-lahan sawah dan rawa," kata Taufik Basari saat dikonfirmasi, Rabu (8/3).

Dia pun menjelaskan, sejak zaman dahulu di sekitaran Depo Pertaminan Plumpung yang dahulu merupakan rawa-rawa, sudah terbangun kampung-kampung kecil yang bentuknya seperti pulau-pulau di tengah-tengah rawa.

Ketika pertengahan tahun 1970 karena banyaknya dibangun perumahan serta pertokoan, memunculkan kampung-kampung yang tadinya berbentuk seperti pulau-palau terpisah di antara rawa dan sawah akhirnya tersambung menjadi satu daratan karena adanya urukan tanah yang dilakukan disekitaran wilayah tersebut.

"Posisi di Depo Pertaminan Plumpang ini dari awal sebenarnya tidak terlalu jauh dengan kampung-kampung kecil yang bentuknya pulau-pulau ini, tapi memang terpisah dengan rawa. Depo Plumpang ini adalah awalnya rawa, oleh karena itu, ada pengurukan besar-besaran tersebut maka beberapa kampung ini jadi meluas," jelasnya.

Namun, kata Taufik Basari, tanah-tanah yang ditempati tidak terjaga, tidak jelas kepemilikannya dan tidak jelas statusnya. Akan tetapi, karena adanya pengurukan tanah besar-besaran itu yang membuat kampung-kampung ini semakin menyatu dan menimbulkan banyak warga yang tinggal di sekitaran Depo Pertamina Plumpung.

"Oleh karena itu, kita harus bisa memahami mengapa kemudian daerah Tanah Merah ini banyak ditinggali oleh banyak orang. Karena memang lahan tersebut wilayah tersebut adalah hasil urukan yang dari dahulu kala itu tidak jelas statusnya," ucapnya.

Sehingga, menurutnya, problem mendasar dari persoalan Tanah Merah adalah persoalan tata ruang pembanguan, tata ruang kota yang dari dahulu kala dari sejak 1970 akhir itu sudah tak kelola dengan baik.

"Sehingga kita tidak bisa menyalahkan warga yang kemudian tinggal di daerah tersebut sejak sedemikan lamanya, sejak mulai adanya pembangunan di situ sejak pertengahan 1970-an itu mulai ramai orang datang ke sana," imbuh Taufik Basari.

Diberitakan sebelumnya, Depo Pertamina Plumpang dilanda kebakaran pada Jumat (3/3) malam. Berdasarkan informasi pemadam kebakaran, peristiwa terjadi sekitar pukul 20.20 WIB. Sejauh ini, tercatat 15 orang meninggal dunia, termasuk dua orang anak-anak. Selain itu, 51 orang luka-luka.

Pertamina juga saat itu tengah berupaya membebaskan lahan di sekitar depo Pertamina. Menurut Pertamina, hal itu penting dilakukan demi keselamatan warga.

Vice President for Corporate Comunication PT Pertamina Persero, kala itu, Wianda Pusponegoro mengatakan, pihaknya tengah mengajukan izin kepada Kementerian badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penataan kawasan Plumpang, termasuk di area Tanah Merah.

"Penataan tersebut sangat diperlukan terkait dengan concern mengenai keselamatan lingkungan, di mana fasilitas TBBM Plumpang memerlukan bufferzone," katanya kepada merdeka.com, Rabu (5/10).

Selain mengajukan perizinan, dia menambahkan, Pertamina juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai rencana ini. Koordinasi dilakukan meliputi Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian, BPN dan Kejaksaan.